Warga Ribut, Tarif PLN Naik 2X Lipat

Kota, Korsum
Masyarakat ribut soal tarif PLN yang belakangan ini naik signifikan yakni 2 kali lipat dari biasa bayar perbulan. Ironisnya, naik tarif PLN yang terasa mencekik leher itu datangnya secara tiba-tiba,  tanpa ada sosialisasi pihak PLN sebelumnya.
Asep warga Sumedang saat mau bayar listrik diloket pembayaran, merasa kaget atas tagihan listrik yang angkanya naik 100%. Dia terpaksa harus pulang lagi ke rumahnya mencari tambahan untuk menutupi kekurangan tagihan rekening listriknya.
“Untuk daya 900 Watt, saya biasa bayar listrik ini sekitar Rp 120 ribu perbulan, tapi kaget ketika harus bayar Rp 240 ribu. Saya selaku masyarakat pelanggan, sangat menyayangkan atas kenaikan tarif listrik hingga 100% tanpa ada pemberitahuan atau sosilisasi PLN sebelumnya,” keluhnya. 
Bagi pelanggan yang dayanya hanya 450 watt tidak ada kenaikan. Padahal lanjut dia, berdasarkan berita di TV bahwa pemerintah dalam rencana kenaikan listrik yang 900 Watt itu harus ada pendataan ulang dari pihak PLN. Sehingga program pemerintah soal pencabutan subsidi  itu akan tepat sasaran.
“Pelanggan  mana yang harus dicabut subsidinya dan yang mana tidak?. Tapi nyatanya, PLN tidak pernah lakukan pendataan ulang termasuk sosialisasi atas naiknya tarif listrik yang mencapai 2 kali lipat  ini. Padahal pendataan ulang dan sosialisasi itu merupakan amanat pemerintah yang harus dilaksanakan PLN,” tuturnya.
Subsidi Pemetaan
Asisten Manager PLN Sumedang, Rika, di ruang kerjanya, Senin (16/6) lalu, mengaku keberatan jika tarif listrik itu disebut naik. Kata dia, bukan naik tapi lebih ke subsidi pemetaan. Artinya, ada pelanggan yang  tak layak disubsidi, maka pemerintahan lakukan pemetaan dan menyesuaikan data yang PLN miliki kaitan warga yang berhak disubsidi.
Dia juga membenarkan, daya 450 Watt masih disubsidi, sementara subsidi tetap sasaran itu ke daya 900 Watt yang berdasarkan data bahwa pelanggan itu betul-betul miskin sehingga berhak disubsidi. Tapi pemerintah sebelum meluncurkan subsidi tetap sasaran itu, terlebih dahulu melakukan pemetaan subsidi tahun 2016 lalu.
Pemetaan data itu dilaksanakan sesuai intrusksi pemerintah, maka jelas Rika, PLN harus  mencocokan data, antara data yang diberikan pemerintah dengan identitas pelanggan PLN yang harus dapat subsidi. Sehingga soal subsidi ini bukan PLN yang menentukan tapi pemerintah.
Namun Rika mengaku belum tahu, berapa pelanggan PLN di Sumedang yang masih disubsidi dan yang sudah dicabut subsidinya. Sebab katanya, dirinya baru bertugas di PLN Sumedang. “PLN Sumedang tidak punya data berapa banyak warga miskin yang masih disubsidi termasuk data pelanggan yang sudah dicabut subsidinya,” katannya.
Rika juga membantah jika pihaknya tidak pernah melakukan sosialisasi ketika pemerintah luncurkan program subsidi tepat sasaran. Kata dia, PLN  bukan tidak melakukan sosialisasi, tapi pernah melakukan sosialisai ke setiap desa dan kecamatan termasuk kepada media, tapi  di Majalengka.
Tak Sosialisasi
Ditempat terpisah, pernyataan Asisten Manager PLN Sumedang yang menyebut pernah lakukan sosialisasi ketiap desa itu dibantah beberapa kades. Justru, katanya, pihak PLN sama sekali tidak pernah lalukan sosialisasi ke masyarakat soal kenaikan tarif listrik dan pencabutan subsidi.

“Jika PLN melakukan sosialisasi, tak mungkin masyarakat ribut soal kenaikan tarif listrik yang mencapai 2 kali lipat itu. Seharusnya PLN datang ke desa, kumpulkan masyarakat, beri penjelasan soal pencabutan subsidi, sehingga masyarakat akan mengerti alasan kenaikan tarif  listrik itu,” kata Kades Sirnasari Kecamatan Jatinunggal, Momo Adisuganda, di ruang kerjanya, Rabu (12/7).**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar