BPD Pertanyakan Pencairan DD Yang Telat Kades Sebut Aggota BPD Ogah Tandatangan LPJ

Tomo, Korsum
Badan Permusawaratan Desa (BPD) Bugel Kecamatan Tomo mempertanyakan Dana Desa yang saat ini belum juga dapat dicairkan, hal tersebut mengakibatkan pembangunan di desa terhambat.
Seperti dikatakan, anggota BPD Bugel H. Yaya Soetarya Oo Karpia, Jumat (28/7), di kediamannya. Dikatakan meskipun pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa (DD) tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.
“Saya sebagai BPD mempunyai dasar hukum pengawasan Dana Desa hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa,” tegasnya.
Dan saya melihat diduga dalam menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada  BPD pada akhir tahun anggaran banyak terjadi keganjilan. Tapi karena untuk mengkroscek secara detail kegiatan desa  bukan kewenangan kami tapi merupakan  kewenangan inspektorat dan penegak hukum,”jelasnya.
Ia mengakui sempat ogah menandatangani hasil laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebab dari mulai Musdus tidak pernah dilibatkan oleh kepala desa. “Iya  saya sempat tidak mau menandatangani karena dari mulai musdus saya selaku anggota BPD tidak pernah di undang apalagi dilibatkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Dan saya hanya ingin mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan sesuai ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014,” tegasnya.
Lebih jauh ia mengatakan, karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
BPD yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas, sehingga BPD dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Desa Bugel, Sudjana, mengakui bahwa DD di desanya hingga saat ini belum cair dikarenakan anggota BPD telat menandatani LPJ. Namun ia meyakini bahwa sebentar lagi dana tersebut akan segera cair. “Teu aya permasalahan  pencairan DD. Ngan rada telat, sabab aya anggota BPD nu embungeun nandatangan,” singkatnya, Kamis (27/7), di Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang.

Seperti diberitakan koran ini edisi sebelumnya dari 270 desa di kabupaten Sumedang hanya dua desa yang belum bisa mencairkan DD termin pertama yakni Desa Bugel Kecamatan Tomo dan Desa Sukamulnya Kecamatan Ujungjaya. Kuat dugaan  kedua desa tersebut telat membayar pajak DD 2016 lalu dan permasalahan laporan pertangung jawaban.**[F.Arif]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar