Soal Status Lahan ITB, Pernah Jadi Temuan BPK


Jatinangor, Korsum
Seperti diberitakan dikoran ini sebelumnya, terkait dengan persoalan bangunan ITB yang dibangun di atas tanah yang disebut tidak jelas legalitasnya, yang menggunakan uang ratusan miliar dari DIPA ITB, pernah juga menjadi temuan BPK RI.
Menurut Asep Riyadi, Aktivis Penyelenggara Pemerintah, bahwa hal itu terungkap dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014 lalu, diantaranya terdapat kelemahan dalam perjanjian pengelolaan asset tanah milik pemerintah Provinsi Jawa barat di Jatinangor yang digunakan untuk kampus ITB.
“Dalam LHP itu disebutkan beberapa kelemahan antara lain, tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa ITB mempunyai kewenangan untuk mengelola lokasi tersebut. Juga serah terima asset tidak disertai dokumen perincian asset yang diserahkan, selain itu terdapat bangunan yang didirikan dengan dana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) ITB senilai 162, 41 miliar dan bangunan, jalan serta irigasi yang dibangun dari dana pihak ketiga yang belum didukung dokumen pengelolaan dan status penguasaannya,” sebut Asep, Senin (1/8), melalui pesat WhatsApp-nya.
Yang paling beresiko hukum buat Gubernur, kata Asep, membuat kerjasama atas tanah yang statusnya tidak jelas, sehingga menjadi temuan BPK. Namun, kata Asep, temuan BPK ini nampaknya tidak berlanjut.
“Padahal, dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 20 ayat 1, 2, 3, dan peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, bahwa temuan BPK wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah laporan hasil audit diterima. Apabila tidak, maka BPK melimpahkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Sementara, Kepala Desa Sayang, Dodi, saat ditemui Korsum, Rabu (2/8), menyebutkan bahwa area lahan ITB itu berada di wilayah Desa Sayang Kecamatan Jatinangor. Namun, area lahan ITB yang tadinya milik Unwim itu, tidak ada satu cuil pun surat sebagai arsip di desa.
“Di desa itu tidak ada surat surat atas kepemilikan ataupun keterangan soal lahan Unwim yang diserahterimakan dengan ITB. Bahkan tidak ada leter C, ataupun persil. Desa hanya mengakui saja bahwa wilayah atau area ITB itu ada di wilayah Desa Sayang Kecamatan Jatinangor tanpa adanya surat surat atau keterangan,” terangnya.
Sedangkan menurut Kepala Seksi Hubungan Hukum pada BPN Sumedang, H. Mariman, bahwa memang pastinya di desa tidak akan ada surat surat, ataupun apa yang dikatakan desa leter C atau Persil.
“Lahan ITB yang dulunya oleh Unwim itu, kan status tanah atau penggunaannya Hak Guna Pakai. Hak pakai itu sertifikat, jadi kalau instansi pemerintah seperti ITB itu sertifikatnya hak pakai atas nama kementerian dalam negeri, hak pakai itu jangka waktunya selama digunakan tidak ada batasan waktu,” jelas H. Mariman saat dikonfirmasi Korsum, Jumat (4/8), di ruang kerjanya.
Sementara sebelumnya, menurut Humas ITB, Deni, terkait dengan MoU dan hibah dari mulai tahun 2010 pelaksanaan MoU-nya hingga sekarang, dirinya (Deni) mengaku tidak mengetahui hal tersebut secara gamblang.
“Yang paling mengetahui hal tersebut adalah orang perencanaan secara garis besarnya, dulunya ini kan MoU ITB dengan Unwim dibawah naungan Pemrov Jabar tahun 2010. Maka dari sekarang sudah beralih ke ITB, adapun terkait dengan masalah IMB-nya saya kurang paham,katanya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar