Tower Seluler Berdiri di Tanah Aset Desa Tanpa Ada Ijin Bupati

Tanjungsari, Korsum
Berdirinya tower seluler di Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari, tepatnya di Rt 01 Rw 10 dengan luas lahan kurang lebih 14 bata. Adapun 14 bata tersebut terdiri dari  7 bata milik salah satu warga dan 7 bata lagi tanah wakap yang sudah menjadi tanah aset Desa Margajaya.
Namun, dalam pengajuan proses ijinnya kepada Dinas Perijinan justru yang bersertifkatnya, sementara tanah wakap atau tanah aset desa tidak dilampirkan sebagai bahan keterangan dalam pengajuan ijin. Selain itu, kenyataannya, bangunan tower dibangun diatas tanah wakap atau tanah aset desa yang labil. Lalu di MoU kan antara salah satu masyarakat dengan pihak provider bukan atas nama Desa Margajaya.
“Warga dikagetkan dengan keluarnya ijin untuk membangun tower seluler. Pasalnya, sebagian besar warga menolak meski beberapa kali pertemuan, namun pertemuan tersebut, bukan mengijinkan tapi pertemuan dengan pihak perusahan tower warga menolaknya. Hingga, permasalahan tersebut memanas dan akhirnya warga pun mengadukan kepada pihak kecamatan,” ujar salah satu tokoh masyarakat, Mumuh, saat dikonfirmasi Korsum, Rabu (9/8), di kediamannya.
Tidak hanya itu, kata dia, yang menandatangan untuk persetujuan pendirian tower hanya beberapa warga saja karena yang menandatangan di berikan kompensasi sebesar Rp 1,5 juta. Sementara, berdirinya bangunan tower itu diatas tanah labil, terbukti, ketika bangunan Poskesdes sebelum dibongkar, dingding bangunan polindes retak retak karena tanahnya labil.
“Membangun poskesdes itu hasil dari swadaya masyarakat, namun poskesdes itu tidak digunakan lagi oleh warga karena bangunan retak retak akibat dari tanahnya yang labil, dan tanah tersebut statusnya tanah wakap yang sudah dikuasai oleh desa yang kini, bangunan poskesdes berdiri diatas tanah wakap sudah berganti dengan bangunan tower,” jelasnya.
Ia mengatakan, warga merasa kaget bahwa ijinnya sudah keluar, padahal, jangankan untuk membangun tower, bangunan poskesdes saja sudah retak dan tidak dipakai lagi oleh warga ditakutkan bangunan poskesdes akan roboh, lalu kajian ijin bisa keluar dari mana referensinya dalam kondisi tanah labil?.
“Kata pak Camat Suherman sebelumnya, yang kini sudah dipindahkan dan diganti oleh bu Camat Ida Farida, pembangunan tower tersebut akan dihentikan dan itu pak camat Suherman bicara di depan warganya, namun pada kenyataannya, pembangunan tower terus dilanjutkan setelah berhenti beberapa hari saja. Ketika saya melihat ijinnya, ternyata surat dari pak Camat bukan pemberhentian tapi meminta mengevaluasi kembali soal ijin tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, dikonfirmasi Korsum, Rabu (2/8), Kepala Desa Margajaya, Yuningsih, beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa dirinya berani menandatangni surat persetujuan warga terkait dengan pembangunan tower seluler karena melihat bahwa yang menandatangani dilampirkan KTP dan diketahui rt/rw dan BPD.
“Sebelum saya menandatangani surat persetujuan atas berdirinya tower itu, saya selalu mengatakan kepada pak rt/rw harus disosialisasikan dulu, dan mereka bilang sudah di sosialisasikan, makanya saya berani menandatangani karena ada warga yang menandatangani yang juga dilampirkan KTP serta diketahui rt/rw setempat dan BPD,” jelas Yuningsih di kediamannya.
Tanah wakap atau aset desa itu, kata kades, yang kini sudah dibangun tower bukan dijual tapi disewakan, mengingat bangunan poskesdes tersebut bangunannya sudah retak retak dan wargapun tidak mau menggunakannya dikarenakan takut beresiko jadi dimanfaatkan.
“Hasil dari sewa lahan aset desa itu, nantinya akan digunakan kembali untuk membangun posyandu atau poskesdes kembali, jadi pada intinya, selama untuk kepentingan warga itu yang saya selalu utamakan dengan tidak gaduh di lapangan, sekarang pada kenyataannya, yang asalnya pengusaha mau sewa lahan kepada Asep dan di sekitarnya tidak jadi karena warga ketakutan dengan beberapa kasus, namun, ketika pengusaha tower tersebut menyewa lahan aset desa yang nantinya hasil dari sewa tersebut akan dibangun kembali untuk keperluan warga yaitu poskesdes atau posyandu, warga pun mengijinkan,” jelasnya
Dikonfirmasi Korsum, Kamis (10/8), Kepala Bidang Pelayanan Perijinan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, Dody Yohandi, mengatakan, terkait dengan ijin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang sudah dianggap sah dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan aturan atau SOP.
“Berkas pengajuan sudah dianggap lengkap terkait dengan permohonan pembangunan tower di Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari, bahkan lahan tersebut ada bukti sertifikatnya. Namun demikian, terkait dengan tanah wakap atau tanah aset desa yang sudah berdiri diatas bangunan tower, didalam berkas pengajuan tidak ada keterangannya yang ada hanya tadi yang saya bilang bahwa persyaratan dianggap lengkap beserta sertifikat tanah kepemilikan yang akan dibangun,” jelasnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar