Dana Parpol PPP Dipending Asep Eli : Bupati Harus Kaji Ulang Keputusan Tersebut

 Kota, Korsum
Bupati Sumedang dinilai harus mengkaji kembali keputusannya menunda pencairan uang bantuan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasalnya, keputusan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumhan) dan Perundang-undangan dan yang berhak menerima bantuan adalah PPP kepemimpinan Romahurmuziy (Romi).
Hal tersebut, diungkapkan oleh Ketua DPC PPP Sumedang, Asep Ely Gunawan, bahwa pihaknya berpegang teguh terhadap ketentuan perundang-undangan dan SK Kemenkumham.
“Sekarang kan yang mendapatkan SK menkumham PPP kepemimpinan Romahurmuziy (Romi), dan tentunya yang berhak mendapatkan bantuan dana Parpol tersebut,” ungkapnya, kepada Korsum, Jumat (13/10), melalui sambungan teleponya.
Asep mengatakan, bahwa dengan dipendingnya dana parpol PPP tersebut, pihaknya sudah menyampaikan terhadap Bupati. “Kita sudah sampaikan terkait penundaan tersebut, justru yang saya herankan kenapa di Kabupaten Sumedang dipending, sedangkan di provinsi dan kabupaten lain sudah cair, malahan saya belum tahu kabupaten mana yang nasibnya seperti disini (Sumedang),” terangnya.
Asep mempersilahkan kalau bupati atau siapapun yang mempunyai kewenangan untuk penudaan anggaran tersebut. “Ya silahkan saja, kalau pa bupati punya pandangan lain terkait penundaan tersebut, tapi kami akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada, bahwa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut adalah PPP kepemimpinan Romahurmuziy (Romi) sesuai dengan SK Kemenkumham,” tegasnya.
Seperti diberitakan Korsum edisi sebelumnya, bahwa sampai saat ini bantuan Dana Parpol PPP di Kabupaten Sumedang tidak bisa dicairkan/ditangguhkan dengan alasan menunggu upaya hukum Kasasi di PTUN terkait kepengurusan Partai PPP tentang persilihan pengurus partai yang belum ada berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Uang untuk Dana Parpol sih sudah ada di KAS daerah, hanya saja untuk PPP saat ini sementara ditangguhkan karena sedang ada upaya hukum Kasasi di PTUN, dan saat ini belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap,” tutur Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPKAD Sumedang, Ineu Inajah.

Sementara menurut Kepala Kesbangpol Rohayah Atang bahwa penundaan adan Parpol PPP tersebut, karena ada permohonan dari PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz yang disampaikan kepada Bupati. Dan setelah ditelaah oleh bidang Hukum, maka Dana Parpol PPP untuk sementara ditunda.**[Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar