PUPR Siap Mendata Status Jalan

 Kota, Korsum
Kerjasama (MoU) Pemda Sumedang dengan Perhutani dan desa dalam pengembangan sejumlah tempat wisata, salah satunya kewajiban Pemda adalah perbaikan insfrasuktur akses jalan menuju tempat wisata. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang, Sujatmoko, yang katanya siap akan mendata status jalan itu.
“Pada prinsifnya Pemkab Sumedang siap mendata seluruh aset jalan termasuk jalan akses menuju tempat wisata. Nanti kami bisa memilah antara aset jalan kabupaten dan jalan aset desa, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengalokasian rehabilitasi aset jalan tersebut,” kata Sujatmoko di Gedung Negara, Rabu (11/10).
PU siap saja mendesain, jika memang jalan itu kewenagan kabupaten dengan catatan dananya tersedia, meskipun Dinas PU punya kebijakan dan anggaran. Soal status jalan, lanjut dia, PUPR punya SK bupati termasuk data jalan kabupaten antara Genteng Sukasari.
Dinas PU juga akan melihat status jalan itu termasuk potensi wisatanya. Jika jalan itu kewenagan kabupaten maka tentu akan diperbaiki. Sebab yang penting ada politikwil dalam anggarannya karena pelaksanaanya mudah, tapi masalahnya saat ini soal minimnya anggaran.
“Anggaran Sumedang 2018 itu, ada untuk KPU, Panwas, keamanan Pilkada, bahkan untuk BPJS sehingga sangat berpengaruh terhadap anggaran buplik karena banyak kegiatan SPKD yang ditangguhkan. Tidak hanya berpengaruh kegiatan perbaikan insfrasuktur jalan, bahkan mungkin berpengaruh juga terhadap berbagai kegiatan,” tuturnya.
Bahkan, sebutnya, anggaran pusat, provinsi dan daerah mengalami perlakuan yang sama yakni sebagian anggaran terpakai Pilkada. Meski punya SK bupati soal status jalan, namun titik jalan itu perlu dicari, apakah jalan itu jalan kabupaten atau jalan desa.
Dilansir koran ini diedisi sebelumnya, Pemda Sumedang melalui Disparbudpora memberi ruang kepada Perhutani dan desa untuk kembangkan tempat wisata. Kewajiban Pemda dalam kerjasama ini,  perbaikan insfrasuktur jalan menuju akses wisata.
 “Kita memberi ruang kepada pihak ketiga yakni Perhutani dan desa untuk kembangkan tempat wisata. Sementara Pemda berkewajiban memberi kemudahan dalam proses perijinan dan perbaikan akses jalan menuju tempat wisata termasuk memberi kenyamanan berinvestasi,” kata Kepada Dinas Parbudpora, Agus Sukandar, di ruang kerjanya, Rabu kemarin (27/9).
Pengembangan tempat wisata itu seperti Arung Jerang Desa Karedok, Kampung Wisata Ciherang termasuk blok Jatigede yakni Puncak Damar dan Tanjung Duriat. Namun sebut Agus, kewajiban Pemda yakni perbaikan jalan akses ke tempat wisata itu masih belum bisa dilaksanakan.

Hal itu juga disayangkan Bagian Junior Manager KPH Perhutani Sumedang, Yadi Suryadi. Jalan akses menuju wisata masih belum ada pembenahan seperti akses jalan ke Kampung Ciherang. Yadi berharap, Pemda memenuhi kewajibannya sebab saat ini pengembangan beberapa tempat wisata masih sangat sederhana hanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pariwisata.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar