Warga Pasar Sandang Jorag Pemkab Sumedang

Kota, Korsum
Puluhan warga pasar Sumedang yang tergabung dalam Himpunan Warga Pasar Sandang (HIWAPA) menggerudug gedung IPP Setda Kabupaten Sumedang, Senin (9/10).
Kedatangan warga pasar tersebut, ingin meminta kejelasan mengenai tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terkait dengan penuntasan masalah revitalisasi Pasar Sandang Sumedang.
Ketua HIWAPA Sumedang, Asep Rohmat, mengatakan, kedatangannya bersama sejumlah pedagang pasar Sumedang adalah untuk meminta kejelasan pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan revitalisasi Pasar Sandang, khususnya mengenai kompensasi HGB, stimulan dari pemerintah untuk subsidi kios sampai pada prosedur revitalisasi agar tidak menimbulkan permasalahan baru.
“Beberapa kali kami sampaikan didalam audensi di dewan, baik diterima oleh komisi A maupun komisi B, agar segera menciptakan win win solution. Dan soal kontruksi bangunan kami minta agar konsultan atau pengawas untuk menilai kontruksi bangunan ini layak atau tidak karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, mengenai HGB, legalitasnya sudah diakui dan dikeluarkan oleh lembaga besar yaitu Badan Pertanahan Nasional, dalam putusan dan teruji keabsahanya sudah jelas, tinggal keseriusan dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan ini agar tidak muncul permasalahan permasalahan baru lagi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Pembangunan Setda Sumedang, H. Amim, menyampaikan, mengenai kelayakan bangunan, konsep dan desain pasar sudah sesuai dengan standar dan bisa mengakomodir keinginan para pedagang.
"Secara visual, dari 13 pasar yang dibangunan dan bermitra dengan BNI, menurut statement BNI pasar Sumedang ini termasuk pasar terbaik. Keberadaan pedagang yang saat ini bisa terakomodir ke dalam namun ada beberapa prosedur yang sifatnya administratif yang harus ditempuh. Dari data yang diterima, kapasitas pasar untuk blok dasar ada 352 kios dan sebagian besar sudah terjual.
“Sedangkan untuk lantai 1 total 475 los, terjual 120 masih ada sisa kurang lebih 350. Setiap pedagang tentu mempunyai tingkat kemampuan berbeda berbeda, mungkin ada yang mampu melunasi sekaligus, ada yang mencicil, artinya harus ada kesepakatan mengenai hal itu. Oleh karena itu, menyangkut uang muka atau cicilan kios, pemerintah daerah akan berupaya memfasilitasi dengan beberapa pihak terkait, baik pengusaha maupun pengambil kebijakan sehingga ada winwin solution,“ jelasnya.
Amim menegaskan, tidak ada satupun niat pemerintah untuk memarjinalkan para pedagang maupun PKL. “Kami perlakukan sama, pedagang pasar dengan PKL. Hak dan kewajibannya akan dipenuhi oleh pemerintah kabupaten Sumedang. Tidak ada satu pun yang dirugikan. Pola Pemerintah Kabupaten Sumedang bukan merugikan tetapi bola sekarang adalah penataan. Intinya, jangan saling memaksakan kehendak, tapi harus batu turun khusuk naek. Insyaallah pasti ada solusinya," pungkas Amim

Selain Asisten Pembangunan, turut hadir Kepala Diskoperindag, Dadang Sukma, Kasat Pol PP Kabupaten Sumedang, Asep Sudrajat, anggota Komisi A dan Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sumedang Utara.**[F.Arif]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar