Ada Orang Gila Jadi Anggota Parpol

 Kota, Korsum
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang, mengundang partai politik (parpol) untuk membahas hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan parpol calon peserta pemilu tahun 2019 mendatang, Kamis (16/11) di Aula Rapat KPU Sumedang.
“Kami undang 19 parpol, baik parpol lama maupun parpol baru. yang telah mendaftar untuk mengikuti pemilu nanti. Kami berikan hasil penelitian administrasi persyaratan parpol dan kami juga telah menyampaikan kepada mereka mana yang memenuihi sarat dan mana yang belum," kata Ketua KPU Sumedang, Hersa Santosa.
Hersa menyebutkan, ada tiga partai politik yang harus melakukan perbaikan, yaitu Partai Hanura masih kurang 89 anggota, Partai Gerindra kurang 618 anggota, dan Partai Berkarya kurang 108 anggota.
"Ketiga parpol tersebut harus melakukan perbaikan secara administrasi karena mereka belum memenuhi jumlah anggota minimal yang dipersyaratkan, yakni seribu orang anggota," ujarnya.
KPU memberi tenggat waktu mulai 18 November sampai 1 Desember 2017 untuk parpol melengkapi kekurangan administrasi. “Jika lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan, kami tetap akan menerimanya. Tapi nanti KPU RI yang akan menentukan lolos tidaknya parpol tersebut mengikuti pemilu 2019 mendatang,” tandas Hersa.
Sementara itu, anggota KPU Divisi Hukum, SDM dan Partisipasi Masyarakat, Elsya Tri Ahaddini menyebutkan, petugas verifikasi faktual mengecek keanggotaan partai politik (parpol) untuk Pemilu tahun 2019 mendatang langsung mendatangi alamat anggota parpol untuk verifikasi kebenaran sebagai anggota.
"Petugas datang ke rumah warga yang menjadi anggota parpol berdasarkan nama dan alamat yang diajukan partai politik," ujarnya.
Menurut Elsya, saat melakukan verifikasi ke salahsatu rumah warga yang menjadi anggota parpol, ketika diajukan beberapa pertanyaan ternyata jawabannya tidak nyambung. Istrinya yang turut mendampinginya menyebutkan bahwa suaminya sedang mengalami gangguan kejiwaan alias gila. Sontak petugas pun tidak melanjutkan pertanyaan dan langsung mencoret keanggotaan parpolnya karena tidak memenuhi syarat.
"Banyak yang aneh-aneh saat petugas melakukan verifikasi faktual. Ada warga yang kaget dan tak pernah jadi anggota parpol tapi tiba-tiba nama dan KTP-nya tercantum di keanggotaan parpol. Bahkan, petugas verifikasi menemukan ada orang yang sama tercatat di beberapa parpol. Mungkin ini yang namanya poligami politik. Satu orang menjadi anggota di beberapa parpol dan petugas menemukan sampai 383 orang," katanya.
Selama pemeriksaan administrasi parpol, terang Elsya, KPU mendapati 42 pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi anggota parpol. Mereka mengaku tidak tahu namanya dimasukkan sebagai anggota parpol, dan ada juga anggota polisi yang diajukan sebagai anggota parpol sehingga KPU pun harus mencoretnya.
“Ada warga yang ngaku diminta fotokopi KTP dan namanya dijadikan anggota parpol karena mereka dijanjikan akan diberi bantuan hingga hadiah kompor dan. Kami juga menemukan ada 200 KTP dengan identitas yang sama tetapi fotonya berbeda-beda,” kata Elsya.
Berkas Parpol Diserahkan Ke KPU Provinsi Jabar dan KPU RI
Sebelumnya, KPU Kabupaten Sumedang, telah menyerahkan berkas hasil penelitian administrasi parpol dan hasil verifikasi kegandaan anggota partai politik ke KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI, Rabu (15/11).
KPU juga akan memberikan hasil penelitian administrasi parpol ke setiap parpol yang telah mendaftar. Hasilnya nanti untuk memastikan apakah parpol tersebut apakah sudah lengkap atau belum lengkap sehingga harus diperbaiki lagi.
"Berkas ini pun akan kami serahkan juga kepada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang," terang Elsya.
Elsya pun mengimbau, kepada setiap partai politik yang harus melakukan perbaikan agar bisa memanfaatkan waktu perbaikan sebaik-baiknya selama tenggat waktu yang telah ditetapkan.**[Hendra]


Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar