DD Molor, Hambat Pembangunan Desa

Kota, Korsum
Sejumlah kades mengeluh soal molornya pencairan Dana Desa (DD), meskipun administrasi sudah diselesaikan, bahkan sudah mengantongi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Hal itu, menghambat laju pembangunan desa karena sisa pekerjaan proyek yang didanai DD tahap satu harus dituntaskan Desember oleh DD tahap dua.
DD tahap dua seharusnya sudah direalisasikan awal Oktober, tapi seakan sulit dicairkan. Desa akan dihadapkan pada kesulitan penyelesaian sisa pembangunan hingga dipastikan terbengkalai tak tuntas Desember. Kendala molornya pencairan DD itu akan diperparah dengan kondisi saat ini musim hujan. Pelaksanaan proyek seperti rabat beton atau TPT tidak bisa dikerjanya ditengah guyuran hujan.  
“Administri DD sudah beres, camat juga sudah tandatangan. Artinya tidak ada masalah, tapi DD tetap sulit dicairkan dengan alasan Pemda tak ada uang. Padahal DD tahap dua itu ditunggu proyek yang masih belum beres,” kata Kades Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Sukarya  di ruang kerjanya, Kamis (26/10).
Seharusnya, sisa pekerjaan proyek selesai pertanggal 30 Desember 2017 termasuk laporan pertanggungjawabannya. Sehingga pesimis bila proyek bisa tuntas Desember, terlebih saat ini musin hujan yang mungkin pekerjaan proyek itu dikerjakan dalam keadaan hujan.
“Saya heran mengapa DD sulit cair dengan alasan uangnya belum ada?, padahal dana pusat itu pastikan sudah turun sesuai jadwal. Curiga DD itu dipakai dulu Pemda karena di kabupaten lain sudah cair. Sulitnya menuntaskan administrasi hingga harus bolak-balok ke BPMPD, malah sulit lagi DD itu dicairkan,” tuturnya.
Sesuai jadwal, seharusnya awal Oktober DD tahap dua sudah cair, sehingga dalam kurun waktu tiga bulan hingga Desember 2017,  semua sisa pekerjaan proyek pembangunan dapat dituntaskan. Namun apa jadinya, ketika DD tahap dua direalisasikan ditengah guyuran hujan.
Senada disampaikan Kades Girimukti, Adang Arifin, di ruang kerjanya, Rabu (25/10). DD tahap dua, kata dia, hingga sampai saat ini masih belum cair. Padahal Desa Girimukti paling awal menyelesaikan administrasi bahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah ada, tapi DD itu seolah enggan cair.
Menurut keterangan pegawai BPKA Ade Ganjar di IPP, Kamis (26/10), membenarkan transferan DD dari pusat belum masuk kas daerah. Padahal, kata dia, janjinya sekitar Agustus  dana itu sudah masuk kas daerah. Namun  molornya trasferan dana pusat itu tidak hanya Sumedang, tapi seluruh Indonesia.
Diakui, ada beberapa desa yang masih bermasalah tentang pajak tahun 2016 lalu karena pencairan DD itu ada aturan baru yakni desa harus selesaikan tunggakan pajak 2016 hingga 100%. “Kemungkinan akibat masih banyaknya tunggakan pajak itu, sehingga DD belum ditransfer,” sebutnya.**[yf saefudin]
 






Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar