Gaji Dewan Dipastikan Naik, Tapi Beberapa Mobdin Belum Diserahkan

Kota, Korsum
Gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang dipastikan akan naik, terhitung 1 September 2017. Kenaikan tersebut menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan naiknya gaji tersebut, secara otomatis para anggota DPRD harus mengembalikan Mobil Dinas (Mobdin) ke Pemerintah Daerah, karena sudah mendapatkan tunjangan transportasi.
Kenaikan gaji DPRD, dibenarkan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang, Agus Wahidin, bahwa di APBD Perubahan sudah disetujui bahwa untuk kenaikan gaji dewan tersebut terhitung dari tanggal 1 September 2017.
“Ya itu sudah final, kenaikannya terhitung dari 1 September. Tapi, saat ini memang belum dibayarkan dan kemungkinan akan dirapelkan nanti di bulan November," tuturnya, saat di konfirmasi Korsum, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu
Dengan dipastikannya kenaikan tersebut, lanjutnya, anggota DPRD harus mengembalikan mobil dinas yang selama ini dipakai, pasalnya sudah ada tunjangan transportasi. “Ya memang mobil dinasnya harus dikembalikan. Tapi untuk kewenangan penarikan bukan kewenangan kami, tapi adanya di bagian Pengelolaan Barang Daerah," pungkasnya.
Sementara, dikonfirmasi Korsum, Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah, Yanto Gunadi, mengatakan, saat ini baru ada 5 mobil yang sudah dikembalikan dari 12 Mobdin yang dijanjikan akan dikembalikan oleh Sekretariat DPRD (Setwan).
“Di DPRD itu ada 16 Mobdin, tapi waktu itu mereka menyanggupi 12 yang akan di kembalikan, namun hingga saat ini baru ada 5 Mobdin saja yang kami terima,” akunya, saat dikonfirmasi Korsum, di Kantor IPP Sumedang Selasa (30/10).
Sementara, mengenai sisa mobil lagi yang belum dikembalikan, Yanto, mengaku bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Setwan. “Kalau sisanya kita terus komunikasi dengan pihak setwan dan mudah mudahan dalam waktu dekat bisa ketarik semua,” harapnya.
Ketika akan dikonfirmasi mengenai belum dikembalikannya Mobdin anggota DPRD, Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, Ahmad Kusnadi, sedang tidak masuk kerja di karenakan sakit. “Bapak sudah tiga hari tidak masuk kerja karena sakit,” ujar salah seorang staf di Kantor Sekretariat DPRD.
Seperti diberitakan Korsum edisi sebelumnya, dengan kenaikan penghasilan sesuai PP 18 tahun 2017 ini, penghasilan anggota DPRD naik menjadi di atas Rp 30 juta per bulan. Sebelumnya penghasilan pimpinan dan anggota DPRD antara Rp 15 juta sampai Rp 22 juta setiap bulannya. Gaji pimpinan dan anggota DPRD itu terdiri dari uang representasi, uang paket dan berbagai tunjangan. Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati.
Sedangkan wakil ketua 80 persen dari uang representasi ketua dan anggota 75 persen dari uang representasi ketua. Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan dan tunjangan alat kelengkapan.
Besarnya gaji pokok bupati Rp 2,1 juta. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Sumedang, yaitu Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Pakaian dinas dan atribut. Tunjangan untuk pimpinan DPRD, yaitu Rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga. Sementara tunjangan untuk anggota DPRD, yaitu tunjangan rumah, dan tunjangan transportasi dalam bentuk uang.**[Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar