Gugatan Tanah Wakaf SDN Cijolang, Kasubag Bantuan Hukum : Tanah Wakaf Itu Harus Dipertahankan

Kota, Korsum
Sebelumnya sudah diberitakan dikoran ini, terkait dengan gugatan ahli waris atas tanah yang sudah di wakafkan kepada SDN Cijolang Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari. Bahkan tanah itu juga sudah diproses secara administrasi ke KUA Tanjungsari pada tahun 2002. Namun, disebabkan bahwa tanah yang sudah diwakafkan itu masuk kepada pembebasan jalan tol pada tahun 2015, kini ahli waris menggugat ke Pengadilan Agama meski sebelumnya sudah melalui beberapa kali mediasi.
Dikonfirmasi Korsum, Jumat (17/11), Kepala Sub Bagian Hukum di Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Yan Mahal Rizal, menjelaskan, pada intinya tim kuasa hukum Pemerintahan Daerah Sumedang yang mewakili Dinas Pendidikan yang dikatakan sebagai tergugat 3 harus siap menghadapi gugatan tersebut.
“Dengan adanya pembatalan ikrar wakaf ke Pengadilan Agama Sumedang yang mengaku ahli waris haruslah diapresiasi, berarti adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Namun, disisi lain kami haruslah mempertahankan dalam dalil jawaban atas gugatan para penggugat. Bahwa ikrar wakaf itu adalah sah, hal ini sesuai dengan Undang-undang wakaf dapat dilakukan secara lisan atupun tulisan menurut syariat Islam,” Jelasnya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Dikatakan Rizal, bahwa pihaknya menganggap ikrar wakaf itu haruslah dipertahankan dan telah tercatat didalam Aset Pemda Sumedang, yang mana ada mekanisme terhadap pelepasan aset yang sudah tercatat didalam Buku Inventaris Barang (KIB) Kabupaten Sumedang.
“Kenapa gugatan ini muncul?, karena tanah dan bangunan sekolah itu terkena pembebasan jalan tol Cisumdawu yang mempunyai nilai penggantian cukup tinggi, sehingga para penggugat masih belum menyadari atas perbuatan hukum dari pemilik tanah yang telah mewakafkan untuk kepentingan pendidikan, Padahal, sebelum ke Pengadilan Agama pun sudah dilakukan mediasi antara para pihak, namun tidak menemui kesepakatan,” ujarnya.
Disebutkan Rizal, sehingga yang mengaku ahli waris merasa mediasi tidak menemui kesepakatan, maka ahli waris mengambil jalur hukum melalui Pengadilan Agama untuk pembatalan ikrar wakafnya.

“Persidangan di Pengadilan Agama Sumedang tersebut telah memasuki acara jawab jinawab dari para pihak dan pada tanggal 21 November 2017 acara persidangan penyampaian Replik dari para penggugat yang merupakan bantahan/tanggapan atas jawaban dari para tergugat,” pungkasnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar