Jadi Ketua dan Anggota Panwascam, Penerima Sertifikasi Terancam Gigit Jari

Kota, Korsum
Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, mengultimatum perihal bekerja penuh waktu bagi Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, maupun PPL. Dalam suratnya  yang bersifat segera disampaikannya ke Ketua Panwaslu kabupaten/kota se-Jabar tertanggal 07 November dengan  nomor/348/Banwaslu-JB/KP.01.00/ Xl/2017. Disebutkan, bahwa hal itu berdasarkan ketentuan pasal 117 Ayat (1) huruf (m) dan penjelasan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Salahsatu poin dalam isi surat ketua bawaslu jabar poin satu huruf A yakni , ketua dan anggota panwaslu kabupaten/kota serta ketua dan anggota panwaslu kecamatan untuk tidak bekerja pada intansi/lembaga diluar Panwaslu, baik intansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.
Sisi lain bagi para guru, kepala sekolah atau pegawas di lingkungan dinas pendidikan mempunyai aturan khusus, salah satunya yakni syarat bagi seorang guru yang sudah mendapatkan tunjangan bersetifikasi harus mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan, atau bagi kepala sekolah atau memenuhi tugas pengawasan bagi pengawas.
“Sesuai dengan kriteria atau persyaratan penerima tunjangan profesi guru bagi guru PNSD sesuai Permendikbud nomor 12 tahun 2017, ada pemenuhan beban kerja guru sebagaimana dimaksud guru mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu  disatuan administrasi pangkal (Satmingkal), atau 80 peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/ konselor dan bagi guru memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka. Dan maksimal 40 jam tatap muka dalam jangka waktu seminggu untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan berdasarkan sertifikat yang dimiliki,” jelas Dede Sobarna, Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, di ruang kerjanya, Jumat (17/11).
Dikatakan Dede, melihat begitu padatnya waktu yang harus diluangkan oleh seorang guru, kepala sekolah maupun pengawas, yang ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka diminta untuk tetap fokus atau tidak akan mendapatan tunjangan sertifikasi. “Silahkan memilih untuk mengambil cuti atau meminta izin, namu perlu diingat apabila pekerjaan pokok tidak dapat dipenuhi sesuai aturan, maka tunjangan tidak dapat dicairkan,” tegasnya.
Sebelumnya Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Sumedang, Endi Ruslan, mengaku, sampai saat ini belum ada yang mengajukan cuti sebagai ketua dan anggota Panwascam. “Belum ada yang memohon cuti atau pembertahuan dari Panwaslu Kabupaten Sumedang,” kata Endi, Selasa (14/11).
Sementara menurut Anggota Panwaslu Kabupaten Sumedang, Ade Sunarya, bahwa memang persyaratan awal bagi calon ketua/anggota panwas yakni harus siap bekerja penuh waktu sampai habis masa tugas (SK).

“Ya harus siap bekerja penuh waktu. Dan pemahaman saya jika diberhentikan sementara artinya diberhentikan juga hak-hak angket PNS yakni Gaji dan Tunjangan, sementara statusnya masih PNS,” jelasnya, melalui telepon selulernya, Rabu (15/11).**[F.Arif]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar