Kades Merasa ‘Dipingpong’

 Kota, Korsum
Sejumlah kades merasa dipingpong akibat adanya dua surat undangan dengan acara yang sama, yakni sosialisasi Bumdes dan penandatanganan MoU. Awalnya, rombongan kades datang ke Gedung Negara, tapi harus berbalik menuju kantor Bappppeda. Tak lama kemudian, rombongan kades itu juga berbalik lagi menuju ke IPP.
Menurut keterangan salah satu kades menyebutkan, kades sempat dibingungkan oleh datangnya dua surat dari Bappppeda dan bupati pada acara yang sama. Pertama, kata dia, surat yang diterima atasnama kepada Bappppeda, Namun tak lama kemudian surat juga diterima atasnama bupati.
“Jadi surat yang mana yang benar?. Apakah surat Bappppeda atau surat bupati?. Para kades bring ka GN, bring ka Bapeda. Akhirna rombongan kades bring ka IPP siga anu dipingpong. Kades juga bingung soal MoU, apakah dengan BRI atau BNI?. Sebab awalnya Apdesi mengajukan ke BRI, malah yang datang BNI,” kata Kades Padasuka Kecamatan Sumedang Utara, Sukarya, di IPP, Rabu (8/11).
MoU Pemda-BNI
Kepala Dinas PMPD Kabupaten Sumedang, Tedy Mulyono, di IPP, Rabu (8/11), mengatakan, adanya dua surat pada acara yang sama, mungkin ada kesalahan soal teknis saja. Tapi yang jelas, acara ini merupakan undangan bupati yang diharapkan kesalahan ini tidak perlu dibesar-besarkan karena acara ini tujuannya baik.
“Acara sosialisasi Bumdes dan Penandatangan MoU antara Pemda dengan BNI, dihadiri seluruh kades se-Kabupaten Sumedang. Diharapkan kedepan para kades ini bisa kerjasama dengan Perbankan dalam mengelola Bumdes. BNI lebih awal yang melakukan MoU dengan Pemda sehingga Bumdes ini ada binaan pihak Perbankan,” jelasnya.
Dikatakan, dari 270 desa di Sumedang baru 92 desa yang sudah mengoprasionalkan Bumdes. Namun dari 92 desa itu hanya 52 desa yang Bumdesnya saat ni masih aktif, 20 desa sudah tidak aktif. Dengan MoU ini, bagi desa yang belum membentuk Bumdes, maka segera bentuk Bumdes.
“Bumdes dibentuk berdasarkan Perdes, bahkan UU no 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Permendes no 4 tahun 2015 tentang Usaha Milik Desa. Sehingga beradaan Bumdes ini harus menjadi suatu kebutuhan untuk membentuk dan mendorong ketahanan dan kekuatan ekonomi kerakyatan di desa,” ujarnya.
Disetiap desa, lanjutnya, punya produk unggulan yang dibisa diwadahi dan dibina Bumdes, sehingga akan menuju kemandirian desa sesuai program nasional yang diplementasikan kepada program lokal sesuai harapan tahun 2018. Bagi desa yang sudah berlajan Bumdesnya agar ditingkatkan karena  permodalan saat ini semakin kuat.
Sementara, Bupati Sumedang, Eka Setiawan, usai acara itu menyebutkan, penandatangan MoU antara Pemda dengan BNI diharap bisa memfasilitasi  desa yang memerlukan dana untuk membentuk Bumdes, sehingga desa ke depan dapat menghasilkan profit. Penandatangan MoU ini melibatkan beberapa SKPD terkait untuk mempermudah dalam menyelesaikan pajak melalui aplikasi terbaru.

“Saya berharap bagi desa yang belum membentuk Bumdes, secara bertahap bentuk Bumdes dengan berbagai kegiatan usaha yang bisa menghasilkan keuntungan untuk desa. Dengan Bumdes, masyarakat desa bisa lebih berkembang dalam meningkatkan ekonomi,” katanya.**[yf saefudin]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar