Perda Perubahan RTRW Tunggu Rekomendasi Menteri ATR

Kota, Korsum
Setelah rampung pembahasan lintas sektor terhadap revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang, diharapkan bulan Desember 2017 ini rekomendasi atas revisi Perda Perubahan RTRW Kabupaten Sumedang dari Menteri Agraria & Tata Ruang/BPN dapat segera turun.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Sumedang H. Eka Setiawan setelah memaparkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Kab. Sumedang dihadapan Tim Evaluasi Teknis persetujuan substansi Raperda tentang RTRW provinsi/kabupaten/kota, Jumat (17/11) lalu di Arion Swissbell Hotel Jakarta.
Menurut Bupati, Tim Evaluasi Teknis persetujuan substansi Raperda RTRW berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Bapenas, serta Lembaga Penerbangan & Antariksa.
Dituturkan Bupati, latar belakang keinginan merevisi Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW, yakni untuk pengembangan wilayah sehingga lebih optimal, mewujudkan sentra-sentra baru serta pencegahan timbulnya kejadian bencana.
"Revisi RTRW ini tentunya untuk meningkatkan daya saing. Dan yang utama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya, Minggu (19/11) di Gedung Negara.
Selain itu, kata bupati, adanya kebijakan nasional seperti pembangunan Waduk Jatigede, Kereta Api Cepat dan Jalan Tol Cisumdawu serta pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di wilayah Majalengka, juga belum masuk di dalam RTRW Kabupaten Sumedang.
"Sebab itu, kami memandang perlu ada penyesuaian dengan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini," tukasnya.
Hasil pembahasan yang telah dilaksanakan bersama lintas sektor ketika itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang pun telah diberi masukan-masukan untuk digunakan dalam perbaikan revisi Perda RTRW Kabupaten Sumedang.
Sebagaimana disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan Wilayah II Jawa-Bali pada Kementerian ATR/BPN, Andri Hari Rachayanto, Pemkab Sumedang harus melakukan perbaikan terhadap beberapa substansi dalam dokumen revisi RTRW, dan disampaikan kembali maksimal dalam sepuluh hari kerja ke depan ke Kementerian ATR/BPN.
Setelah mengakomodir seluruh masukan yang disesuaikan dengan perundang-undangan sebagaimana disampaikan oleh Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Raperda RTRW Sumedang, Bupati Eka mengaku telah memerintahkan stakeholder terkait guna menyelesaikan dokumen revisi RTRW Kabupaten Sumedang.
"Setelah kita melakukan beberapa perbaikan terhadap dokumen revisi RTRW, mungkin kita juga akan menugaskan orang untuk tinggal di Jakarta selama beberapa hari ke depan guna memudahkan saat melakukan konsultasi ke berbagai Kementerian untuk perbaikan dokumen," kata Eka.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumedang, H. Edi Askhari menyebutkan, perubahan perda RTRW ini sangat ditunggu-tunggu oleh para investor untuk berinvestasi di Sumedang. Sampai saat ini tingkat investasi di Sumedang memang masih rendah.
"Dan nampaknya Perda RTRW baru ini juga sangat ditunggu oleh para calon Bupati yang akan melakukan kontestasi dalam Pilkada Sumedang tahun 2018 untuk dituangkan dalam visi misi mereka mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," sebutnya.
Edi pun berharap, titik start-nya investasi ada di tahun 2018.
"Untuk pembahasan revisi RTRW ini, rencananya Senin (20/11) besok, kita akan mengagendakannya dalam sidang rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan APBD murni T.A 2018 sekaligus penyampaian nota pengantar Raperda Tata Ruang," pungkas Edi Askhari.**[hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar