Soal Mobdin DPRD Sumedang, Kabag Umum Setwan : Sudah Sesuai Prosedur

Kota, Korsum
Seperti diberitakan sebelumnya dikoran ini, soal Mobil Dinas (Mobdin) di DPRD Kabupaten Sumedang sebanyak 13 unit belum dikembalikan, sementara tunjangan DPRD Sumedang sudah dinyatakan naik sesuai dengan keputusan siding paripurna lalu.
Dikonfirmasi Korsum, Jumat (17/11), Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Kabupaten Sumedang, Arip Mulyakarana Suharja, menjelaskan, duduk persoalannya terkait dengan mobdin DPRD Kabupaten Sumedang.
“Dalam Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan  Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang, dalam pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa pada saat tunjangan transportasi diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dalam pasal tersebut, hak yang berkaitan dengan kendaraan dinas operasional anggota DPRD kabupaten Sumedang tidak berlaku lagi,” tegas Kabag Umum, saat di ruang kerjanya.
Lebih jauh Arip mengatakan, penjelasan dari pasal 18 ayat 2 itu, artinya ketika tunjangan tersebut diberikan, maka kendaraan yang dipinjam pakaikan dari Sekretariat Dewan Kabupaten Sumedang kepada anggota DPRD Kabupaten Sumedang itu sudah berada di Sekretariat Dewan Kabupaten Sumedang, karena kendaraan dinas itu pengadaannya di Sekretariat Dewan Kabupaten Sumedang.
“Pengadaan 13 Kendaraan dinas itu di Sekretariat Dewan (Sekwan) Kabupaten Sumedang yang dipinjam pakaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang kemudian dicatat didalam Buku Inventaris Barang (KIB) di Sekwan Kabupaten Sumedang. Pengguna berhak menarik kendaraan dinas tersebut setelah berlakunya Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2017,” jelasnya.
Masih kata Arip, kondisi saat ini, kendaraan dinas dari mulai flat nomor Z 701 A – Z 713 A sudah ditarik semua ke Sekretariat Dewan Kabupaten Sumedang. Karena, terhitung dari mulai bulan Oktober 2017 telah dibayarkan tunjangan tranportasi kendaraannya dan TMT-nya pada bulan September 2017.
“Dikarenakan regulasi perubahan, bahwa tunjangan tranportasi itu didalam APBD Kabupaten Sumedang dialokasikan di perubahan APBD tahun 2017, terkait dengan pemanfaatan kendaraan dinas itu, setelah berdasarkan kebutuhan di Sekwan Kabupaten Sumedang, maka lima kendaraan dinas tersebut sudah diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dan hal itu sudah dikomunikasikan antara pak Sekwan dengan pak Sekda,” ujarnya.
Dikatakan Arip, kendaraan dinas tersebut sudah direalisasikan sesuai dengan arah kebijakan dan kewenangan Ketua DPRD Kabupaten Sumadang serta Sekretaris Dewan Kabupaten Sumedang dan yang perlu digaris bawahi, bahwa kendaraan dinas tersebut adalah milik pengguna di Sekretariat Dewan Kabupaten Sumedang, sehingga merujuk pada aturan ini, maka dilaksanakan sesuai dengan aturan mengenai PP Nomor 18, Perda nomor 15 dan Perbup Nomor 72 tahun 2017 sebagai implementasi dari Undang undang.
“Kalau ada yang dialihkan kendaraan dinas tersebut antara SKPD yang dilakukan mutasi kendaraan dinasnya dari Sekretariat DPRD ke SKPD yang sudah didistribusikan menurut kebijakan pak Sekda dan nanti pencatatannya di bulan Desember 2017 berupa mutasi inventaris barang,” pungkasnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar