Soal Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Desa Hegarmanah, Inspektur : Harus Jelas Dulu Aturannya

Kota, Korsum
Setelah diberitakan dikoran ini sebelumnya, soal mantan Kepala Desa Hegarmanah, Ana Suhana, yang menuntut ganti rugi kepada Desa Hegarmanah sebesar kurang lebih Rp 450 juta, bahwa mantan kepala Desa Hegarmanah tersebut telah membangun atau merenovasi gedung desa, gor dan puja sera. Atas hal itu, mantan kades itu menuntut ganti rugi, sesuai dengan anggaran yang sudah dikeluarkan dilengkapi dengan bukti bukti yang menguatkan yakni kwitansi pembelanjaan dan lain lain.
Mengenai hal tersebut, dikonfirmasi Korsum, Kamis (2/11), Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sumedang, H. Subagio, mengatakan, ketika akan membangun desa atau yang menyangkut dengan aset desa yang menggunakan anggaran dari desa harus jelas perencanaannya, apakah masuk didalam RPJMdesa.
“Desa itu bukan milik persorangan atau nenek moyang, apapun aktivitas di desa yang menyangkut dengan pembangunan desa atau hal yang lainnya seperti misalnya sosialisasi penanggulangan bencana alam, harus ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Anggaran yang digunakan bukan anggaran persorangan, anggaran yang digunakan adalah anggaran pemerintah, yang harus jelas segala sesuatunya, juklak dan juknisnya sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Inspektur, di ruang kerjanya.
    Bukan hanya RPJMDesa saja, kata H. Subagio, apakah ada di Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), kalau misalkan kegiatan apapun juga yang menyangkut dengan pembangunan desa, tidak ada di RPJMdes dan di RKPDesa, maka hal itu tidak bisa di ganti rugi, meski biaya yang sudah dikeluarkan ratusan juta.
“Sudah merupakan resiko sendiri ketika pembangunan yang menyangkut dengan desa dibiayai oleh pihak manapun atau perseorangan tidak ada di RPJMDesa atau di RKPDesa tidak bisa di ganti biaya yang sudah dikeluarkan, proses RKPDesa dan RPJMDes tersebut melalui rapat desa bersama sama dengan BPD lalu dituangkan di RPJMDesa dan RKPDesa,” jelasnya.
Masih kata Inspektur, seandainya ada desa yang mau mengganti rugi atas kegiatan yang menyangkut dengan desa nya atau kegiatan yang lainnya, maka itu adalah pelanggaran melawan hukum, ataupun sebaliknya ketika pembangunan tanpa ada di RPJMDes dan RKPDes lalu penggantian biaya disetujui oleh semua pihak dan dimaksukan kedalam perencanaan desa, maka hal itu juga tetap pelanggaran melawan hukum.

“Anggaran desa untuk saat ini  tidak bisa main main, cara mengelolanya harus jelas, peruntukannya terencana, karena anggaran desa yang mengawasi nya berbagai pihak, ketika ada temuan penyelewengan anggaran desa, maka hal tersebut berurusan langsung dengan Aparat Penegak Hukum (APH),”  katanya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar