Tahun 2018 Bapperda DPRD Sumedang Harus Tuntaskan 31 Raperda

Kota, Korsum
Memasuki tahun 2018 mendatang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kabupaten Sumedang merencanakan bakal membentuk 31 rancangan peraturan daerah (raperda). Semua raperda ini sudah masuk dan sudah tercatat dalam Program Pembentukan Perda (Propemda) Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD akhir Oktober 2017 lalu.
Menurut Ketua Bapperda DPRD Sumedang, H. Nurdin Zein, jumlah raperda yang akan dibentuk tahun depan ini lebih banyak jika dibanding tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh raperda ditargetkan harus selesai dalam jangka waktu satu tahun anggaran atau selama tiga kali masa persidangan DPRD.
“Jumlah raperda yang akan dibuat tahun depan semuanya ada 31 raperda, termasuk raperda rutin tentang keuangan daerah dan raperda baru maupun revisi yang memang harus dibuat di tahun 2018 nanti. Kami melakukan koordinasi intensif dengan pemerintahan daerah karena harus menyelesakan penyusunan ini tepat waktu,” katanya.
Tahun 2017 ini, kata Nurdin, ada 11 raperda yang masuk dalam program perda, tetapi yang terealisasi hanya 4 buah raperda saja. Raperda lain ada juga yang berhasil ditetapkan di tahun 2017 namun merupakan raperda darurat harus segera disusun dan ditetapkan di tahun 2017.
“Kalau raperda yang berhasil di tetapkan menjadi perda di tahun 2017 ini ada sekitar 7 buah perda, tiga diantaranya merupakan raperda di luar program perda tahun 2017 dan 4 buah perda lainnya tercantum dalam program perda tahun 2017,” kata Nurdin.
Berdasarkan hasil kajian bersama antara Bapperda dengan Pemda, terdapat 31 buah raperda, baik yang baru, perubahan perda yang ada maupun merupakan skala prioritas. Diantaranya, Perubahan Perda No.3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang, Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Sumedang, Perubahan Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, Perubahan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di UPT Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan, dan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan LIngkungan.
Kemudian Perubahan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW, Perubahan Perda No. 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perubahan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perubahan PErda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang keolahragaan, Raperda tentang Perjanjian Kerja Antar Waktu, Raperda tentang Ketenagakerjaan, Perubahan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Pokok-POkok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak.
Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Raperda tentang LKPJ APBD 2017, Perubahan Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Pemusyawaratan Desa, Perubahan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan, Raperda tentang RPJMD Tahun 2018-2023, Raperda tentang Perubahan PErda APBD Tahun 2018, Raperda tentang Ruang Milik Jalan, Raperda tentang Perda APBD Tahun 2019, Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, dan Raperda tentang Pejabat Penyidik Pegawain Negeri Sipil.

Selain itu, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan Lokal Sumedang, Raperda tentang RDTR Kawasan Genangan Jatigede, Raperda tentang RDTR Kawasan Strategis Ujungjaya, Raperda tentang RDTR Kawasan Jatinangor, Raperda tentang Kemetrologian, Raperda tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Sumedang pada PT Kampung Makmur.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar