Target BPHTB, PPATS Kalah Saing dengan Notaris

                                                                                                                  Kota, Korsum
Tercatat dari pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat ini, dari target Rp 25 miliar, PPATS dari 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang hanya menyumbang Rp 1,5 miliar saja, selebihnya notarislah yang berperan dan eksis melakukan transaksi Akta Jual Beli (AJB).
“Hal ini, harus menjadi bahan renungan dan pemikiran semua pihak yang terkait, hingga saat ini, jelang akhir tahun, pendapatan dari jual beli PPATS hanya Rp 1,5 miliar dan selebihnya pendapatan tersebut oleh notaris. Apa penyebabnya? Apakah pelayanan dari PPATS kurang memuaskan masyarakat sehingga masyarakat lebih percaya kepada notaris?. Kami juga kurang mengerti, dimana titik permasalahannya, sehingga pendapatan antara PPATS dan notaris sangat jomplang sekali,” ujar Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Andri Indra, saat dikonfirmasi Korsum, Senin (6/11), di ruang kerjanya.
 Selain itu, kata Andri, setiap kali akan dilaksanakan pelantikan PPATS selalu saja berbulan bulan waktunya, persoalannya dimata masyarakat bahwa masyarakat menginginkan pelayanan yang terbaik, ketika akan mengajukan AJB ke kecamatan ternyata camatnya belum dilantik, akhirnya masyarakat pun pindah ke notaris karena masyarakat inginkan pelayanan yang terbaik dan cepat.
  Dikonfirmasi Korsum, Jumat (10/11), Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Sumaryana, mengatakan, bahwa ada beberapa kemungkinan, kemungkinan yang mulai prosesnya dari desa yang PPATS itu bisa saja dianggap ribet, terutama yang transaksinya oleh orang luar yakni investor.
“Biasanya, untuk orang luar yaitu investor besar ketika akan transaksi mereka itu menggunakan jasa dari notaris, namun sebaliknya, ketika transaksinya kecil itu selalu menggunakan jasa dari PPATS. Dalam hal ini, bukan karena persoalan kepercayaan masyarakat, namun yang sudah terbentuk di masyarakat itu untuk transaksi jual beli selalu menggunakan jasa dari notaris, karena di notaris tersebut biasanya satu paket dengan sertifikat,” jelas Asep Sumaryana, ketika dikonfirmasi Korsum melalui telepon selulernya.
Meski pada akhirnya, kata Asep, baik notaris dan PPATS sama sama penyetorannya di Bapenda untuk BPHTB. Selain itu, kendala dari PPATS ketika pelantikan selalu berbulan bulan, sementara keterlambatan pelantikan tersebut otomatis menganggu pelayanan kepada masyarakat dan masukan PAD.

“Pelantikan yang selalu terlambat hingga berbulan bulan untuk PPATS itu juga sebagai kendala terhadap pelayanan kepada masyarakat, sementara dimata masyarakat tidak mau diribetkan dengan hal tersebut, apalagi proses AJB-nya lama hingga berminggu minggu. Sekali lagi persoalannya bukan karena kepercayaan atau pelayanan, tapi transaksi kecil selalu oleh PPATS sementara transaksi besar oleh notaris,” sebutnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar