Terkait Pengawasan DD, Kapolres : Dalam Waktu Dekat Akan MoU dengan Pemkab

Kota, Korsum
Terkait rencana kepolisian untuk turut serta dalam pengawasan Dana Desa (DD) dalam waktu dekat akan dilakukan MoU dengan Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Hal tersebut, diungkapkan Kapolres Sumedang, AKBP Heri Brata. "Ya dalam waktu dekat kita akan segera MoU dengan Pemkab Sumedang terkait pengawasan DD. Saya minta kepada pak Bupati minggu depan MoU tersebut segera dilakukan," ungkapnya, kepada Korsum, usai ziarah di Makam Cut Nya Dien, Jumat (11/11).
Sementara itu mengenai pengawasan DD tersebut, sebelumnya di Mabes Polri dan Polda sudah di lakukan MoU.Kalau ditingkat Mabes dan Polda kan sudah, dan intruksi dari Gubernur untuk segera melakukan MoU di tingkat daerah," tuturnya lagi.
Mengenai teknis di lapangan, lanjutnya, bahwa nanti yang akan melakukan pengawasan adalah Babinkamtibmas terhadap pelaksanaan atau penggunaan DD. Ya untuk pengawasan dan pendampingan nanti oleh babinkamtibnas dan tentunya melekat ke Polsek. Selain itu untuk kita akan lakukan pendampingan lagi dengan melibatkan dari bidang Tipikor untuk pendampingan terhadap perangkat desa untuk penggunaan DD," jelasnya.
Sementara setelah MoU dilakukan, nantinya akan dilakukan sosialisasi terhadap para kepala desa.Untuk sosialisasi memang rencananya akan dilakukan, karena ada permohonan dari APDESI, sebutnya.
Seperti diberitakan Korsum edisi sebelumnya, mengenai rencana kepolisian untuk turut serta dalam pengawasan DD. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Sumedang berharap ada sosialisasi terhadap rencana tersebut.
Seperti dikatakan Ketua APDESI Sumedang, Andre Y Muhtar, bahwa pada dasarnya pihaknya akan mengikuti MoU yang dikeluarkan oleh tiga pemerintah institusi pusat yaitu Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian desa, akan tetapi para perangkat pemerintahan desa berharap bisa ada sosialisai terlebih dahulu seperti waktu membentuk Tim Saber Pungli. Sehingga pada saat dilapangan mereka sudah paham maksud dan tujuan pihak kepolisan berada di desa.
"Saya berharap bupati atau instansi terkait pemerintahan bisa memfasilitasi hal ini sehingga harapan kita semua bahwa dana desa berjalan sesuai harapan dan terhindar dari hal2 yang tidak kita inginkan sesuai keinginan presiden dana ini harus bermanfaat untuk kemajuan desa," ucapnya.

Andre juga mengatakan, bahwa pada dasarnya pihak desa setuju. Tetapi alangkah baiknya pemda mamfasilitasi pertemuan para kepala desa se-Kabupaten Sumedang, Bupati, kepolisian agar natinya para kepala desa paham dengan adanya pengawasan dan pendampingan ini.**[Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar