Tindak Wajib Pajak Nakal, Bappenda Kolaborasi Dengan Satpol PP

 Kota, Korsum
Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melakukan kolaborasii dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk penertiban para wajib pajak yang tidak patuh.
Demikian dikatakan Kepala Bappenda (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kabupaten Sumedang, H. Ramdan Ruhendi Deddy, Rabu (24/10), di Sekretariat PPNS.
"Dalam waktu dekat kami akan melibatkan Pol PP untuk menindak para wajib pajak yang tidak mengindahkan surat peringatan kami," katanya saat rapat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
Ramdan mengungkapkan, selain melakukan intensifikasi dari pemungutan objek dan invetarisir potensi pendapatan, upaya peningkatan PAD juga tentunya harus diimbangi dengan upaya penegakan aturan yang tegas terhadap para wajib pajak yang melanggar aturan. agar hasil yang didapat bisa lebih maksimal lagi.
"Kami yakin, ketika upaya penegakan aturan ini dilakukan secara masif, tentunya ini akan menimbulkan efek jera dan bahkan nantinya bisa membangkitkan kesadaran masyarakat untuk taat bayar pajak. Untuk itulah kami libatkan Pol PP selaku penegak aturan," jelasnya.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Bappenda, kata Ramdan, masih ada para wajib pajak yang berlaku curang, membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan. Tentunya, penindakan pelanggaran seperti ini harus dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai keahlian khusus di bidang penyidikan.
"Ketika ada wajib pajak yang diduga tidak membayar pajak dengan sesuai ketentuan, maka tugas untuk menyelidiki dan memeriksa hal tersebut harus dilakukan oleh  PPNS yang secara langsung turun ke lapangan," tandasnya.
Sementara Kasatpol PP Kabupaten Sumedang, H. Asep Sudrajat menyambut baik kerjasama dengan pihak Bappenda. Menurutnya, tercatat ada 22 PPNS yang bertugas di lingkungan Pemkab Sumedang. Mereka siap membantu dan berkoordinasi dengan Bappenda dalam melaksanakan penindakan pelanggaran di bidang pajak dan retribusi.
"Kami siap bekerjasama dengan Bapenda. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sumedang dan hasilnya nanti akan bisa dirasakan kembali oleh masyarakat," katanya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Bappenda, H. Asep D. Darmawan menambahkan, banyak potensi peningkatan pajak daerah yang saat ini belum terserap secara maksimal, seperti pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak kos-kosan, pajak hiburan, pajak tempat wisata, pajak rumah makan, dan banyak lainnya.
“Kami sedang menginventarisir jenis pajak apa saja yang prioritas berpotensi mampu meningkatkan PAD. Apalgi nanti kita akan melibatkan Satpol PP dengan PPNS-nya untuk menindak para pelanggar pajak ini,” ungkapnya.
Beberapa potensi pajak yang bakal dibidik Bappenda, sebut Asep, diantaranya pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui rincikan SPPT, yaitu dalam SPPT awal hanya lahan saja sekarang diatasnya sudah berdiri bangunan, ada penambahan luas bagunan, atau perubahan status bangunan menjadi tempat usaha.
Potensi lainnya, lanjutnya, pajak reklame bilboard, banner atau papan reklame baik yang dipasang di jalan (tempat terbuka maupun yang berada di dalam ruangan, seperti di mall, toko modern dan pasar modern.

“Ya tentunya kita mengharapkan kolaborasi dengan Satpol PP ini membawa kebaikan bagi peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak,” pungkas Asep Darmawan.**[Hendra]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar