BPBD Sumedang Waspadai 136 Titik Rawan Bencana

Kota, Korsum
Akhir-akhir ini akibat instensitas hujan tinggi, banyak terjadi bencana longsor dan banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang. Bahkan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumedang mewaspadai 136 titik rawan bencana alam yang tersebar diseluruh kecamatan.
Hal itu disampaikan Sekretaris BPBD Sumedang, Joni Subarya, didampingi Kasi Darurat dan Logistik, Yedi,  di ruang kerjanya, Selasa (28/11). Disebutkan, ke-136 titik rawan bencana itu, paling besar ancaman longsor, sedangkan bencana banjir  dan kebakaran hanya terdapat di sebagian wilayah.
“Dalam minggu terakhir ini, sejumlah laporan ke BPBD adanya bencana longsor, hanya saja berskala kecil. Meski dinyatakan tidak ada korban jiwa, namun akibat longsor itu timbulkan kerugian warga, bahkan material longsor menutupi akses jalan sehingga BPBD harus berkordinasi dengan Worksop PU agar turunkan alat berat,” tandasnya.
BPBD selalu memberi himbauan ke masyarakat melalui kades masing-masing, termasuk kepada para relawan ditiap daerah agar mewaspadai ancaman longsor. BPBD nyatakan siaga darurat  semua bencana hingga Mei 2018. Sementara dari Mei hingga bulan selanjutnya, dinyatakan juga siaga darurat bencana kekeringan.
Sumedang resiko tinggi dalam terjadinya bencana alam lanjut Joni, bahkan Sumedang masuk peringkat 15 indek resiko tertinggi bencana alam di Jawa Barat. Sehingga di-136 titik rawan bencana itu seharusnya dibuat Pos untuk mewaspadai jika di daerah yang dinyatakan rawan bencana itu benar-benar terjadi bencana.
Nol Anggaran
Kasi Darurat dan Logistik Yedi menambahkan, menyikapi banyaknya bencana ini, BPBD selalu terbentur kosongnya anggaran operasional.  Jika ada laporan kata dia, BPBD langsung ke TKP tanpa anggaran saaya-aya wae termasuk penanggulangan banjir Cibawang Rancakalong. Padahal bencana banjir itu beban moral BPBD.
“Meskipun ada pos anggaran tak terduga di APBD untuk bencana alam. Namun pencairan dana itu sangat sulit dan ribet karena harus ada surat pernyataan rekomindasi kepala BPBD yang dilaporkan ke bupati. Maka setelah keluarlah surat pernyataan tanggap darurat,” ujarnya.
Sementara posisi BPBD setiap ada bencana harus cepat dan tepat bahkan harus ada perlakuan khusus terhadap warga korban bencana. Diantaranya evakiuasi warga ke tempat yang lebih aman, sehingga BPBD tak mungkin menunggu pos anggaran bencana yang birokrasinya berbelit-belit sulit cair.
“Seharusnya, Pemda menyiapkan DSP (Dana Siap Pakai) dalam menanggulan bencana yang sipatnya tak terduga. Sebab penyiapan DSP itu dari mulai siaga hingga ke tanggab darurat.  Tapi aturan Mendagri bahwa DTT tidak ada siaga, hanya untuk tanggab darurat yang kebutuhannya mendesak,” katanya.
Siaga itu sipatnya mencegahan pra bencana, sebab datangnya bencana itu tak disangka tak diduga. Padahal siaga itu  bertujuan untuk meminalisir korban atau Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ketika daerah itu dilanda bencana alam.**[yf saefudin]


Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar