KPU Pantau Mekanisme Verifikasi Faktual

 Kota, Korsum
Tahapan verifikasi faktual untuk KTP dukungan Tiga bakal calon bupati dari jalur perseorangan sudah mulai berjalan mulai 11 Desember 2017. Guna memastikan sudah sesuai atau tidaknya verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring.
Seperti yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Hersa Santosa, yang turun langsung ke lapangan guna melakukan monitoring verifikasi faktual di beberapa titik di Kecamatan Sumedang Utara. “Untuk monitoring saat ini kami lakukan di wilayah terdekat terlebih dahulu, di wilayah Kecamatan Sumedang Utara. Kami ingin lihat langsung bagaimana PPS melakukan verifikasi faktual di lapangan,” terangnya, saat akan melakukan monitoring di Kantor PPK Kecamatan Sumedang Utara, Rabu (13/12) .
Hal terpenting dalam monitoring tersebut, lanjut Hersa, adalah pemantauan terhadap mekanisme PPS dalam melakukan verifikasi faktual. “Yang penting bagi kami dalam pemantauan ini yaitu,  apakah PPS itu melakukan verifikasi faktual sesuai aturan atau tidak,” tegasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua PPK Sumedang Utara, Maman, mengatakan, bahwa jumlah total dukungan yang akan diverifikasi faktual di kecamatan Sumedang utara sebanyak 12.748 yang tersebar hampir di seluruh Deaa dan kelurahan, hasil dari verifikasi administrasi.
“Jumlah tersebut total keseluruhan dari tiga paslon. Sementara untuk sebarannya, hampir semua merata tersebar di desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Sumedang Utara,” ucapnya
Sebelum melakukan verifikasi faktual ke lapangan, lanjut maman, ke 39 PPS yang ada di Kecamatan Sumedang Utara terlebih dahulu melakukan rekap dukungan di setiap dusunnya. “Untuk memudahkan verifikasi, PPS sebelumnya telah merekap dulu tiap dusunnya. Dan saat ini mereka sudah menyebar ke setiap desa,” tuturnya.
Maman juga menyebutkan, dalam melakukan verifikasi faktual, PPS dan PPK terbentur dengan beberapa permasalahan. Antara lain, curah hujan yang tinggi dan aktivitas warga yang mayoritas bekerja dari pagi hingga sore hari.
“Dengan adanya kendala tersebut, PPS mensiasatinya dengan melakukan verifikasi faktual di sore hari, hal tersebut dilakukan agar warga yang KTP nya dijadikan syarat dukungan ada di rumah,” tuturnya.
Sementara itu, ketika ditanya progres hasil verifikasi faktual selama dua hari, Maman masih belum bisa memberikan data. Sebab dalam mekanisme verifikasi faktual, PPK baru akan menerima data setelah sebelumnya direkap terlebih dahulu oleh PPS.

“Kami belum menerima laporan progres dari PPS di lapangan. Biarkan mereka fokus dulu di lapangan. Pokoknya dari waktu yang ditentukan pada tahap verifikasi faktual yang hanya 14 hari. Insya Allah kami akan menyelesaikannya, pungkasnya.**[Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar