Pendistribusian Mobdin Oleh Setwan, Dinilai Salahi Prosedur

Kota, Korsum
Pendistribusian mobil dinas bekas anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD (Setwan) dinilai menyalahi prosedur. Pasalnya, yang mempunyai wewenang untuk mendistribusikan Mobil Dinas ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu adalah sekretaris Daerah melalui Bagian Pengelolaan Barang.
Hal tersebut, diungkapkan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah, Yanto Gunadi, bahwa yang berhak untuk mendistribusikan kendaraan dinas itu kewenangannya ada di Sekertaris Daerah (Sekda) melalui bagian Pengelolaan Barang Daerah.
“Secara aturan kan untuk pendistribusian mobil dinas itu kewenangannya ada di Pak Sekda, melalui pengelolaan barang daerah," tuturnya, saat dikonfirmasi Korsum, di Kantor IPP Sumedang, Selasa (28/11).
Yanto mengatakan, bahwa awalnya dari setwan melalui Kabag Umum Setwan, memberitahukan bahwa ada sekitar 18 mobdin yang ada di setwan. Namun akan dikembalikan ke Pengelolaan Barang 12 mobil. Akan tetapi yang dikembalikan hingga saat ini hanya 5 mobil saja, dan selebihnya didistribusikan sendiri oleh setwan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. “Ya kewenangannya kan harusnya ada di sekda, walaupun itu pengadaannya ada di setwan,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Yanto, saat ini pihaknya hanya membuat berita acara untuk lima mobil saja. Seusai dengan apa yang diterima oleh bagian pengelolaan barang. “Ya kita buat berita acara untuk lima mobil saja,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya di Koran ini, bahwa kendaraan dinas tersebut sudah direalisasikan sesuai dengan arah kebijakan dan kewenangan Ketua DPRD Kabupaten Sumedang serta Sekretaris Dewan Kabupaten Sumedang.
Dan yang perlu digaris bawahi, kata Arip, bahwa kendaraan dinas tersebut adalah milik pengguna di Sekretariat Dewan Kabupaten Sumedang, sehingga merujuk pada aturan ini, maka dilaksanakan sesuai dengan aturan mengenai PP Nomor 18 Tahun 2017, Perda nomor 15 dan Perbup Nomor 72 tahun 2017 sebagai implementasi dari Undang-undang.
“Kalau ada yang dialihkan kendaraan dinas tersebut antara SKPD yang dilakukan mutasi kendaraan dinasnya dari Sekretariat DPRD ke SKPD yang sudah didistribusikan menurut kebijakan pak Sekda dan nanti pencatatannya di bulan Desember 2017 berupa mutasi inventaris barang,” ujar Kabag Umum Stewan, Arip Mulyakarana
Seperti diketahui, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan naiknya gaji tersebut, secara otomatis diluar pimpinan, para anggota DPRD harus mengembalikan Mobil Dinas (Mobdin) ke Pemerintah Daerah, karena sudah mendapatkan tunjangan transportasi.
Sementara itu, mengenai pengelolaan barang daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 tahun 2012 tentang Barang Milik Daerah, dimana dalam Bab IV, Pejabat Pengelola Barang Daerah Pasal 5 disebutkan bahwa Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Kedua, Sekretaris Daerah selaku pelaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab. Dan dalam poin D dipertegas mengatur bahwa Sekda sebagai yang mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ditandatangani oleh Bupati.**[Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar