Panwaslu Sudah Kantongi Nama-nama ASN Yang Terlibat di Deklarasi Paslon

 Kota, Korsum
Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumedang dituntut bersikap netral, berdasarkan beberapa informasi yang dihimpun Korsum bahwa ada pejabat eselon dua yang masuk dan berbaur di deklarasi paslon beberapa hari kemarin dengan tidak menampakan jatidirinya karena memakai helm dan wajahnya memakai masker.
Terkait hal tersebut, dikonfirmasi Korsum Ketua Panwas Kabupaten Sumedang, Dadang Priatna, mengatakan, pihak Panwas berpegangan kepada surat KemenPAN/RB. Dan pihak Panwas Kabupaten Sumedang sudah mengantongi nama nama ASN terkait dengan keterlibatan didalam pelaksanaan jelang Pilkada, dikarenakan untuk ASN dilarang untuk terlibat didalamnya.
“Kami sudah menerima laporan keterlibatan ASN dalam pencalonan bupati dan wakil bupati dalam tiga hari pelaksanaan pendaptaran atau deklarasi ke KPU Kabupaten Sumedang, perihal surat KemenPAN/RB yang sudah diterima oleh Panwas Sumedang pada tanggal 27 Desember 2017 kemarin, KemenPAN/RB telah melayangkan surat edaran dan sudah jelas bahwa Undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” jelas Dadang, saat dikonfirmasi Korsum, Jumat (12/1), di ruang kerjanya.
Didalam surat edaran itu menjelaskan, ASN harus netral, kata Dadang, maksud netral disini adalah ketidakberpihakan kepada salah satu pasangan calon atau partai politik. Diperjelas kembali didalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, berdasarkan pasal 11.
Dalam point A bahwa PNS dilarang pendekatan dengan partai politik terkait pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah, dan PNS dilarang pasang spanduk atau baligho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dan yang terakhir PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah atau bakal calon wakil kepala daerah atau tanpa menggunakan atribut bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah atau atribut partai politik,” tegasnya.
Masih kata Dadang, PNS dilarang mengunggah, menanggapi seperti me-like, atau komentar dan sejenisnya atau menyebar luaskan gambar atau foto bakal calon kepalada daerah dan bakal calon wakil kepala daerah, serta visi misi bakal calon kepala daerah melalui media online maupun media masa.

Terkahir bahwa PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau kepala daerah mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan berbagai bentuk kerberpihakan, selanjutnya PNS dilarang menajdi juru bicara atau nara sumber pada kegiatan pertemuan pertai politik, dan lebih spefikasinya bahwa PNS dilarang menghadiri dekalrasi pasangan calon,” ungkapnya.**[Dady]    
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar