PBB Selalu Sisakan Utang Pertahunnya

Kota, Korsum
Dalam setiap tahunnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang (Bappenda) selalu menyisakan utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk tahun 2017 kemarin, piutang PBB mencapai kurang lebih Rp 4 miliar, dan angka tersebut dianggap paling rendah dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.
“Setiap tahun piutang PBB itu ada, tidak hanya tahun 2017 saja bahkan tahun tahun sebelumnya pun ada, dan piutang tersebut ada beberapa kategori yang menyebabkan piutang,” ujar Kepala Bappenda Kabupaten Sumedang H. Ramdan Ruhendi Dedi, saat dikonfirmasi Korsum, Jumat (19/1), di ruang kerjanya.
Kategori itu diantaranya, kata H. Ramdan, ada double SPPT dengan nama yang sama sehingga yang dibayar hanya satu dan satu lagi tidak dibayar oleh si wajib pajak, sehingga yang tidak dibayar menjadi piutang Bappenda Kabupaten Sumedang dalam hal ini PBB.
“Piutang itu harusnya dihapus, karena pihak Bappenda belum malakukan rincikan, sehingga data yang double itu belum bisa dihapus, karena belum melakukan pendataan ulang. Kategori yang kedua yakni, objek pajaknya tidak ada namun SPPT-nya ada, terjadinya hal tersebut harus dilakukan rincikan dulu atau pendataan secara keseluruhan. Dan kategori yang ketiga ada kemungkinan masayarakat tidak membayar pajaknya,” jelasnya.
Dikatakan H. Ramdan, piutang pertahunnya itu hampir sama, namun untuk tahun 2017 kemarin bisa dikatakan paling rendah kalau dibandingan dengan tahun tahun sebelumnya. Dengan persoalan utang piutang pertahunnya dalam PBB tersebut, maka Bappenda akan melakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat, apakah sudah membayar pajak itu apa belum?, kalau sudah membayarnya, membayarnya itu kemana?, dan kemungkinan mengendap di kolektor dan itu bisa saja terjadi.
“Di tahun 2018 ini, Bappenda akan melakukan pendataan ulang dengan para kepala desa, dan kolektor pajak. Piutang pajak PBB itu dalam pertahun tidak akan hilang, maka akan terlihat ketika salah satu masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli tanah bahwa PBB-nya tidak dibayar selama empat atau lima tahun bahkan lebih,” ungkapnya.
Masih kata H. Ramdan, untuk yang tidak taat pajak PBB itu sanksinya selama ini hanya sebatas teguran saja belum sampai ke tahap penyitaan dan lain sebagainya, karena perlu ada perhitungan betul betul.

“Untuk melakukan pendataan ulang tersebut itu biayanya sangatlah besar kurang lebih Rp 40 miliar, karena tidak hanya pendataan saja melainkan pengukuran tanah dan bangunannya. Selain itu, di tahun ini akan diupayakan menggunakan sistem online yang mana masyarakat akan lebih mudah melihat apakah sudah membayar atau belum, atau bisa mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan,” ucapnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Man Koswara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar