Terkait Mobilisasi Honorer, Eka Sebut "Honorer Cinta Sama Saya"

Kota,Korsum
Bakal Calon Bupati dan juga  Petahana yang diusung oleh Koalisi Medal Patandang (KMP), Eka Setiawan menyebutkan bahwa, tidak ada mobilisasi kepada honorer itu semua kesadaran mereka ."Tidak ada itu mobilisasi, hanya kesadaran mereka (honorer). Mungkin honorer cinta sama saya,"Jawabnya singkat pada sejumlah wartawan usai mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati di KPU Sumedang, Selasa (9/1).

Seperti diberitakan Korsum sebelumnya, hampir semua honorer yang bekerja dilingkungan pemerintahan sumedang, khususnya dibawah Dinas Pendidikan. Menerima pesan untuk turut serta mengantarkan Eka Setiawan dalam deklarasi dan ikut juga mengantar hingga ke KPU. Dan dalam pesan tersebut juga para honorer diwajibkan dengan absen berlaku.

Terkait masalah tersebut juga, Panwaslu Kabupaten Sumedang, mengaku sudah menerima laporan tersebut dari Panitia Pengawasan Kecamatan Tanjungsari. Seperti dikatakan oleh Devisi Penindakan dan Pelanggaran pada Panwaslu Kabupaten Sumedang, Ade Sunarya bahwa, saat ini pihaknya sudah mendapatkan laporan dari Panwascam Tanjungsari terkait penggiringan honorer untuk mengikuti deklarasi Bupati yang akan mencalonkan lagi di Pilkada 2018."Langkah awal Kita masih tahap pengumpulan alat bukti baik di deklarasi dan nanti di KPU saat pendaftaran, dan harus ada saksi juga" tuturnya saat dikonfirmasi Korsum di Kantor Panwaslu Kabupaten Sumedang, Selasa (9/1).

Ade juga mengatakan, dengan adanya informasi tersebut dan kalau memang benar seperti itu masuk dugaan Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masip (TSM)."Ini sifatnya temuan dan dugaan kami bukan hanya di tanjungsari saja, tapi bisa terjadi di seluruh kabupaten sumedang."Pasal yang dikenakan apabila terbukti adalah 374 dan 375 No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian pasal 18, 68, 133 A, 166 UU No 10 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah perubahan kedua UU No 1 tahun 2015  tentang pemilihan kepala daerah menjadi undang undang. Dan nantinya akan kita rekomendasikan ke Komisi ASN apabila terjadi pelanggaran tersebut," ucapnya.

Mengenai pelanggaran, lanjutnya, itu terhadap orang per orangnya atau individunya."Jadi kalau pihak sekolah mengijinkan honorer untuk ikut hadir di deklarasi itu pihak yang memberikan ijin bisa kena sangsi. Apalagi kalau jelas itu dari sekolah," pungkasnya ** Acep Shandy
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar