Tidak Ada Tantangan Teknis Dalam Pilkada Serentak 2018

Kota, Korsum
Pegiat Sosial yang juga Sekretariat Forum Delegasi Musrenbang (FDM) Kabupaten Sumedang, Ari Arifin, menilai tidak ada tantangan teknis dalam Pilkada Serentak 2018. Namun, menurutnya, terdapat tantangan terkait isu politik uang dan isu SARA.

"Menjelang pelaksanaan pilkada Sumedang secara umum, menurut saya tidak ada tantangan secara teknis. Meskipun dilakukan secara serentak dengan jumlah diprediksikan lebih dari 2 pasangan calon, yang saya khawatirkan adalah tantangan non-teknisnya," ujar Ari kepada Korsum Selasa (9/1) di sekretariat FDM.

Ia mengatakan yang perlu diperhatikan adalah masih adanya politik uang yang akan terjadi dalam pilkada Sumedang. Selain itu,  isu SARA menjadi persoalan serius yang harus diantisipasi menjelang pilkada sumedang.

"Pertama, penyakit masa lalu kita politik uang yang masih merajalela. Yang kedua, soal isu SARA yang mungkin bisa saja terjadi  menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 di sumedang" kata Ari.

Ari mengatakan politik uang sudah sering terjadi dan banyak peraturan yang melarang politik uang. Namun, menurutnya, dalam politik uang, yang perlu diantisipasi adalah dari mana para pelaku mendapatkan uang trsbut.

"Bagi saya, politik uang bukan lagi soal kandidat bayar ke orang itu sudah terlalu lumrah dan biasa, tapi yang perlu dilacak adalah para kandidatnya dapat uang dari mana, ini yang belum pernah diantisipasi," ujar Ari.

Ari mengatakan politik uang tidak lebih berbahaya daripada isu SARA dalam pemilu. Hal ini karena isu SARA memiliki efek jangka panjang yang menimbulkan perbedaan.

"Pengalaman di Pilkada Jakarta  mengingatkan kita  bahayany isu SARA ini yang kalau istilahnya  bahkan melebihi bahaya politik uang. Masyarakat  bisa terbelah karena politik SARA," kata Ari.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya politik SARA. Yaitu adanya tindakan yang melegitimasi tindakan politik SARA.

"Menurut saya, ada semacam suasana seperti melegalisasi tindakan politik SARA, bahwa SARA itu tidak bermasalah karena sudut pandangnya adalah perspektif dianya," ujar Ari.

Hal lain adalah belum jelasnya definisi tindakan yang tidak diperbolehkan dalam isu SARA. Hingga rendahnya sanksi yang diberikan terhadap mereka yang melontarkan isu SARA.

"Politik SARA itu dilarang sudah jelas dalam UU Pemilu, tidak boleh melakukan penghinaan terhadap etnik, agama, kelompok, masyarakat, dan seterusnya. Tapi yang disebut dengan penghinaan ini apa, nah ini yang kita belum punya rumusan," kata Ari.

"Tidak ada sanksi yang jelas, kalau kita baca UU Pemilu sanksinya satu tahun untuk mereka yang melakukan politik SARA, kan lemah, rendah sekali, setahun dengan denda Rp 1 juta bagi mereka yang terbukti hal ini amat sangat rendah kalau kita bandingkan dengan UU ITE," sambungnya.**[mako]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar