Proyeksi APBD 2019 Rp 2,4 Triliun


Kota, Korsum
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang di tahun 2019, perkirakan akan tembus diangka Rp 2,4 Triliun. Angka tersebut didapat diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang sekitar Rp 400 miliar lebih.

Hal itu, disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Ely Gunawan, diacara Musrenbang Kecamatan Sumedang Utara, Kamis (8/2). Sementara dana perimbangannya, lanjut dia,  dominan di angka Rp 1,6 trilyun masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain lain pendapatan daerahnya sekitar Rp 300 milar lebih hingga total APBD 2019 sekitar Rp 2,4 triyun.

Seharunya APBD Rp 2,4 triliun itu, merupakan angka yang cukup fantastis untuk membangun sebuah kabupaten. Namun ternyata jika bicara ke belanja, ternyata familiar dimana belanja in out, belanja wajib dan belanja mengikat tembus diangka Rp 897 miliar yang mau tidak mau harus dikeluarkan.

“Contoh, rumah sakit sebagai Badan Layanan Umun Daerah (BLUD) masuk ke APBD menjadi pendapatan, namun langsung dikeluarkan untuk pelayani masyarakat. Selanjutnya DAK, DBHCT termasuk dana desa Kabupaten Sumedang yang saat ini sudah total Rp 92 miliar. Maka muncul angka Rp 897 miliar,” katanya.

Kedua, lanjutnya, belanja fixed cost, yaitu belanja wajib dan mengikat  yang diantaranya belanja Gaji dan tunjangan PNS termasuk dewan, di angka Rp 1,1 triyun. Bahkan ada belanja lagi yang harus dikeluarkan seperti ADD totalnya Rp 122 miliar, bagi hasil pajak desa, pembayaran utang dan PJU yang nilai totalnya Rp 168 miliar.

Ditambah lagi belanja prioritas di 2019  karena ada Pilpres dan Pileg yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 36 miliar. Sehingga APBD yang Rp 2,4 triyun itu, tidak bisa apa-apa diangka Rp 2,3 triliun. Namun yang bisa dimusyawarahkan hanya diangka Rp 174 miliar, didalamnya untuk PIK Rp 15 miliar, untuk pagu kecamatan Rp 22 miliar termasuk pagu SKPD dan Pokir Dewan.

“Sehingga sampai hari ini, DPRD belum bisa menampung aspirasi keluhan ingin kenaikan tunjangan Rt, Rw disamping dari ADD, termasuk aspirasi para Kader Posyandu. Bahkan Hanya untuk menaikan uang tenaga honorer dari 125 ribu perbulan ke 245 ribu perbulan banyak kegiatan yang dipangkas. Anggaran SKPD yang mungkin kurang dari Rp 1 miliar,” tandasnya.**[yf saefudin]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar