April Ini Selesai, Target Pengerjaan Fisik Seksi 1 Tol Cisumdawu


Kota, Korsum
Rencana pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di seksi 1 fase 3 (Jatinangor sampai Rançakalong) dengan panjang jalan sekitar 12 km saat ini sudah mulai dipersiapkan dan dalam kajian aplikasi ke Cina. Termasuk, persiapan penandatanganan kontrak yang akan dilakukan pada akhir bulan Februari ini.
"Adapun luas lahan yang akan dipergunakan jalan tol pada seksi 1, yakni sekitar 160 hektar,” kata Kepala Satker Pembangunan Konstruksi Jalan Tol Cisumdawu, Wida Nurfaida, Senin (19/2).
Menurut Wida, tahapan persiapan teknis lapangan yang paling krusial hanya di simpang susun (pintu masuk tol) di Cileunyi. Jika di Cileunyi lahannya sudah dibebaskan, maka konstruksi dan pembangunannya akan cepat. "Kontrak keseluruhannya untuk dua tahun, dan itu bisa dipercepat sesuai kondisi," katanya.
Pengerjaan Jalan Tol Cisumdawu, Seksi 2 (Tanjungsari-Sumedang) baru mencapai sekitar 29 persen dan diproyeksikan selesai pada September 2018. Kontrak pengerjaan Seksi 2 sendiri lebih dari Rp 3,4 triliun.
Sedangkan terowongan ditargetkan selesai sebelum lebaran tahun ini. Adapun panjang terowongan yang sudah tergali hingga kemarin siang, sisi kanan 197 meter, dari sisi kiri 262 meter, dari panjang masing-masing sisi 472 meter..
"Target kita sebetulnya sebelum lebaran sudah bisa ditembus, tapi kita terkendala pembebasan lahan, di ujung tunnel lahan belum dibebaskan," ujarnya.
Kondisi tersebut bisa menghambat pengerjaan tunnel. Oleh karena itu, kata Wida, pihaknya meminta proses percepatan pembebasan lahan. Saat ini pembebasan lahan dalam proses pengukuran dan negosiasi. Ditargetkan, pada bulan Juni masalah lahan sudah selesai.
"Kalau memang diharuskan dibuka sebelum lebaran, kita akan bangun temporary bridge," tukasnya.
Kemudian, ia juga mengantisipasi kondisi tanah yang ekstrim. "Mudah-mudahan tak ada kondisi tanah yang ekstrim. Sebab kondisi sekarang musim hujan, pengerjaan sekarang kebanyakan penggalian tanah, jadi harus kita antisipasi," ucapnya.
Target pengerjaan fisik seksi 1 itu, dua bulan sejak Februari ini. Sementara masalah lahan di Cileunyi, masih harus koordinasi dengan BPN Kabupaten Bandung, dan untuk lahan di Sumedang yang pembayarannya sekitar Juni 2018, sudah tak ada masalah.
“Tentunya kami berharap PPK pengadaan tanah bisa membebaskan lahan sejak jauh-jauh hari,” tandas Wida.
Sementara PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Seksi 1, 2, dan 3, Ilham mengatakan, pembayaran tanah di seksi 1 sampai 3 ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018 ini. “Mudah-mudahan tidak ada hambatan-hambatan di lapangan,” katanya, Jumat (23/2) melalui ponselnya.
Soal masih ada lahan yang belum terbebaskan, Ilham menyebutkan, pembebasan lahan ini ada tahapannya dan harus sesuai prosedur mulai dari sosialisasi dan musyawarah, itu tidak bisa kita lewati.
“Warga juga berhak menerima dan berhak tidak menerima. Kalau menerima, ya kita bebaskan dan kalau tidak menerima itu ada medianya, yaitu melalui pengadilan. Jadi untuk pembebasan lahan ini tahapannya butuh waktu dan butuh proses,” ungkapnya.
Menurut Ilham, masyarakat Sumedang cukup kooperatif, hampir 90 persen menerima. progres pembebasan lahan seksi 1 baru 30 persen, seksi 2 kalau digabung fase 1 dan fase 2 hampir 80 persen, dan seksi 3 sudah 95 persen.
Terkait tanah aset Desa, sebut Ilham, itu kan proses tukar menukar, sesuai prosedur dan peraturan harus dilengkapi dulu surat-suratnya, harus ada Perdesnya, ijin Bupatinya. Termasuk tanah hibah atau tanah yang masih dalam sengketa harus diselesaikan dulu.
“Prinsipnya, kalau semua data-datanya sudah lengkap, baru kita proses pembebasannya. Kita tidak mau ada masalah dikemudian hari. Dan sampai hari ini tetap berproses,” jelasnya.
Sementara, yang juga PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cisumdawu Seksi 4, 5, dan 6 (Paseh sampai Dawuan). Wisnu Priambodo sudah melakukan sosialisasi soal pembebaaan lahan di seksi 4, 5 dan 6. Tahapannya sudah dipenuhi dan tinggal menunggu penetapan lokasi (Penlok) ditanda tangan oleh gubernur.
"Mudah-mudahan saja, minggu-minggu ini bisa terealisasi, tapi untuk masalah harga, belum ditetapkan. Nanti akan ditentukan oleh tim penaksir harga," ujarnya.
Karena, kata dia, sesuai peraturan, yang menentukan harga itu tim penaksir harga.
Dikatakan, Kementerian PUPR hanya membayar angka yang sudah divalidasi oleh BPN setelah tanahnya diukur dan segala sesuatunya selesai lalu dikirim ke tim penaksir harga dan dibayar sesuai kesepakatan dengan masyarakat.
Harga ukuran dari pemerintah itu sudah sangat wajar, malah sebaliknya, lahan di sekitarnya kini yang merangkak naik ke arah tidak wajar. Bisa saja itu akibat pemilik lahan di sana ingin harga jual disamaratakan dengan yang dibeli pemerintah untuk tol.
"Pengajuan keberatan bisa diajukan setelah 14 hari sesudah musyawarah dan akan ada penaksiran harga ulang," ucapnya.
Penggantian itu, kata dia, hanya dalam bentuk uang, dan
"Jika hasil taksiran ulang, dan ternyata lebih besar pembayaran ke masyarakat, ya akan kami bayar. Tapi untuk relokasi masyarakat sendiri yang menentukan karena kami khawatir seperti kasus Waduk Jatigede, ketika lahan relokasi sudah ditentukan ternyata dianggap tak sesuai dan akhirnya ditinggalkan," pungkasnya.**[Hendra]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar