Hindari Hoax, KPU Himbau Paslon Daftarkan Akun Medsosnya


Kota, Korsum
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Hingga saat ini belum ada satupun Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung pada kontestasi Pilkada Sumedang 2018 yang menyerahkan akun Media Sosial (Medsos).
Hal itu, dikatakan Ketua KPU Sumedang, Hersa Santosa, bahwa pihaknya belum menerima satupun Akun Resmi dari Kelima Paslon yang bertarung pada kontestasi Pilkada Sumedang 2018. “Beberapa hari kebelakang kita sudah mengingatkan kepada seluruh tim kampanye pasangan calon untuk segera mendaftarkan akun medsosnya," tuturnya, saat dikonfirmasi Korsum, di ruang kerjanya,  Jum'at (23/3).
Dengan pengumpulan akun medsos tersebut, lanjut Hersa, supaya para paslon dapat melakukan kampanye dengan menggunakan Akun yang resmi dan tentunya sudah terdaftar di KPU. “Ya kalau memang punya akun resmi, segeralah daftarkan ke KPU karena itu adalah amanat PKPU,” tegasnya.
Hersa menegaskan, sebenarnya dengan adanya pengumpulan akun medsos Paslon di saat kampanye, akan berdampak positif pada keberlangsungan pilkada yang kondusif tanpa isu hoaks, sara da propokatif. "Jadi untuk mengetahui apakah dalam akun tersebut rentan terhadap pelanggaran seperti money politic, SARA. Sehingga dengan akun resmi tersebut dapat terpantau dengan mudah oleh Panwaslu,” ucapnya.
Hersa juga menambahkan, dengan didaftarkannya akun resmi calon, tim pendukung calon, simpatisan atau relawan ketika memang terjadi hal yang tidak diinginkan bisa dipertanggungjawabkan.
"Jadi dari akun resmi ini masyarakat bisa tau mana akun yang resmi dari kelima pasangan calon. Jangan sampai mengatasnamakan pasangan calon, padahal bukan kemudian beritanya hoaks, kan itu berbahaya. Jadi alangkah lebih baiknya jika akun itu didaftarkan," tegasnya.
Sebelumnya, Divisi Penindakan Pelanggaran pada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang, Ade Sunarya, mengatakan, dengan tidak adanya paslon yang medaftarkan akun Medsos ke KPU, membuat Panwaslu susah mengawasi apabila ada pelanggaran di media social.
“Yang kita awasi kan akun resmi yang didaftarkan ke KPU. Kalau tidak ada yang mendaftarkan otomatis kita bisa menindaknya,” tuturnya, kepada Korsum, beberapa waktu lalu.
Dengan begitu, lanjut Ade, dalam waktu dekat pihaknya akan koordinasi dengan KPU dan akan berupaya memanggil tim sukses paslon. “Guna menjaga pilkada ini aman dan terhindar dari informasi yang hoax, kita akan komunikasi dengan KPU,” tandasnya.
Pantauan Korsum di sejumlah Media Sosial, hampir semua Paslon gencar mengkampanyekan jagoannya melalui akun medsos, baik yang mengatasnamakan relawan ataupun simpatisannya. Padahal dalam PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye. Pasal 47 khususnya ayat (3), menyebutkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.**[Acep Shandy]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar