Inspektorat Sebut Kadisdik Tak Melanggar Panwaslu Akan Konsultasi dengan Bawaslu Jabar


Kota, Korsum
Berbeda dengan pernyataan Panwaslu yang telah menyatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) melanggar Netralitas ASN saat pembagian SK penugasan honorer di GOR Tadjimalela. Namun, menurut Inspektorat Kabupaten Sumedang, Kadisdik Kabupaten Sumedang tidak melanggar netralitas ASN saat pembagian SK Penugasan Honorer itu.
Seperti dikatakan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sumedang, H. Subagio, bahwa pihaknya sudah selesai melakukan kajian atas dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadisdik Sumedang, Sonson Nurikhsan atas rekomendasi dari Panwaslu.
“Kita sudah konfirmasi terhadap Sekretaris Disdik dan Kadisdik. Jadi hasil konfirmasi kita simpulkan tidak melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),” tuturnya, saat dikonfirmasi Korsum, di Gedung IPP Sumedang, Kamis (8/3).
Subagio mengatakan, bahwa pada saat pembagian SK Penugasan Honorer tersebut, Eka Setiawan datang sebagai Bupati Sumedang bukan sebagai Bakal Calon Bupati. "Waktu itu kan pak Eka datang sebagai Bupati bukan calon, jadi tidak menyalahi aturan. Selain itu waktu pembagian SK Penugasan tersebut juga Eka Setiawan belum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati. Jadi, hasil konfirmasi kita simpulkan tidak melanggar netralitas ASN,” tandasnya.
Panwaslu Akan Konsultasi dengan Bawaslu Jabar
Sementara itu, dikonfirmasi kembali kepada Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran pada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang, Ade Sunarya, soal keputusan Inspektorat yang menyatakan kadisidik tidak melanggar, Ade mengatakan, atas hasil kajian yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut pihaknya akan konsultasi lagi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
“Kami akan berkonsultasi dengan Bawaslu Jabar terlebih dahulu, harapannya kasus ini bisa direkomendasikan ke Komisi ASN melalui Bawaslu Jabar,” tegasnya, saat dikonfirmasi Korsum, melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (9/3).
Ade meyakini, apa yang sudah Panwaslu kaji dalam kasus pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadisdik sudah sesuai dengan perundang-undangan. “Kami yakin seyakin yakinnya, kajian hukum Panwaslulah yang benar, bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Kadisdik. Dan apa yang dilakukan Kadisdik sudah memenuhi unsur Keberpihakan kepada salah satu bakal pasangan calon, mengkomunikasikan simbol dan jargon tertentu,” tandasnya.
Seperti diberitakan Korsum sebelumnya, bahwa dugan penaggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadisdik Sonson Nurikshan itu dilakukan saat pembagian SK penugasan honorer yang dilakukan di Gor Tadjimalela. Pada kegiatan tersebut kadisidk meneriakan kata kata Mantap yang merupakan Jargon dari salah satu pasangan calon.**[Acep Shandy]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar