Musrenbangkab untuk Selaraskan Proritas dan Sasaran Pembangunan


Kota,  Korsum
Untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi serta untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan, maka perlu untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat kecamatan dan perangkat daerah serta merumuskan prioritas kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya.
“Prioritas pembangunan di Kabupaten Sumedang tahun 2019, meliputi peningkatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesbilitas mutu pendidikan dan kesehatan, penguatan potensi sumber daya daeah dalam mendukung pengembanagn agrobisnis dan pariwisata, peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan, penigkatan infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat, peningkatan pelestaraian dan pemanfaatan kebudayaan serta hal-hal lainnya,” ujar Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang, Hj. Tuti Ruswati, dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2018, Selasa (13/3) di Gedung Negara..
Dikatakan Tuti, berdasarakan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang tahun 2019 megusung tema Penguatan Potensi Daerah Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumedang, yang merupakan prioritas kedua dalam RKPD Tahun 2019 sesuai Pasal 158 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Alokasi pendanaan untuk membidik tema pembangunan setelah terpenuhinya prioritas pertama, yaitu belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar,” katanya.
Menurutnya, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD periode ke empat (2019-2023). Mengingat RPJMD tahap ke empat belum tersusun karena belum ada kepala daerah terpilih periode 2019-2023, maka digunakan RPJPD tahun 2005-2025 sebagai acuan perencanaan pembangunan untuk tahun 2019.
Hal ini sejalan dengan Tujuan Penataan Ruang (RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031) pada RPJPD Tahun 2005-2025, yakni mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri.
Adapun hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah adalah berupa 126 usulan program yang meliputi urusan pilihan (25 program), urusan pendukung (4 program), urusan penunjang (12 program), urusan kesatuan bangsa dan politik (2 program), serta urasan kewilayahan (7 program).
Gubernur Jawa Barat, Ahmad heryawan menyampaikan, musrenbang Kabupaten Sumedang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Saya harap, pelaksanaan rangkaian musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga bermuara pada disusunnya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas,” katanya.
Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019, perlu adanya penguatan sinergi antara pusat dan daerah dalam mensinkronkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Terkait penguatan RKPD Tahun 2019, Kabupaten Sumedang diharapkan juga dapat menyusun kebijakan, strategi, sasaran pembangunan serta rencana kerja yang secara nyata dapat diimplementasikan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Diharapkan pula dapat mensinergikan berbagai sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sehingga anggaran dapat dialokasikan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing,” ungkap Gubernur.
Sementara itu, Pjs. Bupati Sumedang, H. Sumarwan Hadisoemarto mengatakan, penyusunan RKPD Tahun 2019 menjadi momentum yang sangat penting dan menjadi titik awal perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2005-2025, yaitu “Sumedang Sehati ” (Sejahtera, Agamis, dan Demokratis).
Menurutnya, musrenbang adalah mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang diprogram pemerintah atau (top down planning).
“Idealnya, pelaksanaann musrenbang ini dapat melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan dan bersama-sama memikirkan bagaimana caranya membiayai serta mengimplementasikan hasil musrenbang ini,” tandas Sumarwan.
Hanya saja, Musrenbangkab Sumedang kali ini mendapat kritikan cukup pedas dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, H. Wargo, yang menyentil ketidakdisiplinan pejabat di lingkungan Pemkab Sumedang.
Selain banyak pejabat eselon II yang tidak hadir, Kajari Sumedang pun merasa kecewa terhadap kelakuan para Camat yang masih bergerombol di luar gedung padahal acara sudah dimulai. Termasuk juga kepada para pejabat yang hanya menandatangani absensi saja setelah itu menghilang entah kemana.**[Hendra]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar