Pemasangan APK, Masih Tabrak Aturan


Sumut. Korsum
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti Baligho gambar Paslon Bupati, ternyata masih banyak menabrak aturan yang telah ditetapkan. Zona-zana larangan seperti kantor pemerintahan desa dan area sarana pendidikan tak luput dari pemasangan APK bahkan berderet Baligho semua Paslon.
Kondisi seperti itu dikeluhkan beberapa kades. Sebab katanya, pemasangan APK tanpa seijin pemerintah desa atau pemilik lahan,  tapi datang tiba-tiba sudah terbentang depan kantor desa. Bahkan baligho semua Paslon terpasang berderet  secara melintang atas kanan kiri jalan.
Seperti terjadi di wilayah Desa Awileuga Kecamatan Tanjungkerta. Pemasangan APK seperti Baligho para Paslon ini mewarnai buruknya infrasuktur jalan kabupaten yang dipasang melintang kanan kiri jalan,  tepatnya depan kantor desa Awileuga.  
“Awalnya pemasangan Baligho itu tepat kantor desa. Namun setelah ditegur, akhirnya relawan Paslon itu memindahkan Baligho hanya sejauh 50 meter dari kantor desa. “Kami berharap Panwaslu dan Satpol PP menertibkan APK yang tidak mengindahkan aturan  penyenggara pemilu, “tandas Dasko kades Awileuga, Rabu (7/3).  
Keluhan para kades soal pemasangan APK itu diakui Ketua Apdesi Sumedang Andri Muchtar. Dia berharap KPU mensosialisaikan pemasangan APK kepada para tim sukses sehingga APK itu tidak dipasang di zona terlarang seperti di kantor pelayanan umum, kantor pemerintah desa dan sarana pendidikan.
“Kami tidak berharap relugasinya dibuat, tapi nyatanya dilapangan ditambrak. Tak sedikit terjadi komplik di desa, jika kades melarang pemasangan APK depan kantor desa, malah kades itu dituduh tidak mendukung. Terlebih ditempat sekolah yang sebetulnya ada larangan pemasangan APK, “ujar dia diruang kerjanya, Jumat (9/3).
Kasat Pol PP Asep Sudrajat mengaku siap bersama Panwaslu menertibkan APK yang dipasang tidak sesuai dengan aturan KPU. Masyarakat juga dipersilahkan lapor ke Panwaslu yang  nantinya akan mengajak Pol PP untuk menertibkan APK di zona terlarang. Tapi  sejauh ini, Satpol PP belum terima laporan adanya pelanggaran pemasangan APK.
Dikatakan, beberapa area yang tidak diperbolehkan pemasangan APK seperti pusat perkotaan, alun-alun,  Bunderan Binokasih, Cadas Pangeran, kantor pemerintahan, tempat ibadah (Mesjid), area sarana pendidikan.**[yf/indang]


Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar