OMS dan OKP Sumedang Ikuti Sosialisai Pengawasan Partisipatif

Jatinanggor,KORAN SUMEDANG
Bawaslu Jawa barat (Jabar) dan Pawaslu Kab. Sumedang menggelar Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) tahun 2018 bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan (OKP)  dilaksanakan selama dua hari, sejak Jum'at (13/4/2018) kemarin hingga hari ini, yang di ikuti oleh lebih dari 100 orang perwakilan dari OMS dan OKP di Sumedang, demikian sisampaikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Sumedang, Nurhayat kepada wartawan, di Hotel Puri Kahtulistiwa Jatinangor, Sabtu (14/4/2018).

"Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapan Pemilu," tuturnya.

Menurut Nurhayat, Pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Pengawasan partisipatif dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

"Dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu," ucapnya.

Dikatakan Nurhayat, Kegiatan tersebut sebagai upaya langkah Preventif terhadap berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu dan membangun pemahaman menyeluruh bagi Masyarakat khusunya bagi OMS dan OKP terhadap proses pengawasan Pilgub dan Pilbup 2018. 

"Kami berharap, peserta dapat memahami secara menyeluruh ketentuan dan larangan-larangan dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah, memahami mekanisme pelaporan dan penindakan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Dan para peserta terdorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada Pengawas Pemilu sesuai mekanisme yang berlaku," tandasnya. (Arif/rls)

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar