Pembayaran Utang Ke BPJS Minta Dijadwal Ulang


Kota, KORAN SUMEDANG
Lantaran nunggak utang iuran jaminan kesehatan bagi PNS ke BPJS Kesehatan sejak 2004-2016 sebesar Rp 74,36 miliar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 383/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Tak ayal, Permenkeu ini membuat ketar ketir Pemerintah Sumedang. Pasalnya, pemotongan DAU ini bisa ganggu likuiditas keuangan Kabupaten Sumedang dan akan berimas kepada pemangkasan anggaran publik sehingga bakal ada kegiatan proyek yang juga harus dipangkas.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Asep D. Darmawan mengatakan, ada beberapa sekenario yang akan dilakukan pemerintah daerah. “Apabila DAU akan tetap dipotong sesuai dengan yang sekarang terjadi, maka Bappenda sebagai leading sector pendapatan akan mengusahakan tambahan-tambahan pendapatan untuk menutupi belanja yang sudah dikurangi itu. Kan tidak mungkin kita mengurangi belanja yang sudah dilakukan,” kata Sekretaris Bappenda Sumedang ini, Jumat (13/4). 
Karena itu tanggung jawab dan tugas Bappenda, lanjut Asep, pihaknya akan berusaha melakukan peningkatan pendapatan. Apakah nanti dari sumber mana, pihaknya masih mengkaji dan akan merumuskannya.
“Apabila pada akhirnya tetap itu tidak bisa dilakukan, pemotongan berjalan seperti yang sekarang terjadi, kita tidak akan ada masalah,” ujarnya.
Asep menyebutkan, dari pemerintah daerah, Bupati dan DPRD sudah ada kesepakatan mengajukan penjadwalan ulang pembayaran utang. mudah-mudahan dikabulkan.
“Tetapi Bilamana tidak dikabulkan juga, maka kita harus melakukan solusi lain, berarti menambah pendapatan. Dan Bappenda akan melakukan upaya itu,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Sumedang sudah meminta kepada Bupati untuk menjadwal ulang pembayaran utang pembayaran utang ke BPJS memalui surat Bupati disertai juga surat dari DPRD kepada Kemenkeu.
 Menurut Wakil Ketua DPRD Sumedang, Edi Askhari, pemotongan DAU sebesar Rp 74,36 miliar selama delapan bulan mulai Maret ini sangat memberatkan Pemkab Sumedang. Ini bisa berimbas pada pemangkasan anggaran publik sehingga akan ada kegiatan proyek yang harus dipangkas pula dan pembangunan di Sumedang bisa terganggu. Sebab pemerintah tidak mungkin memotong belanja pegawai.
Edi mengatakan, penundaan pembayaran masih dimungkinkan, makanya DPRD meminta dilakukan rekonsiliasi dan penundaan dulu, karena kalau dibayar akan menganggu keuangan daerah..
"Kalau usulan Sumedang ditolak, maka untuk tahun depan pembayaran iuran jaminan kesehatan itu langsung saja dipotong di DAU, sehingga Sumedang tak perlu lagi membayar iuran jaminan kesehatan sebesar Rp 30 miliar setahun," katanya.
Plt Sekda H. Sanusi Mawi membenarkan, keputusan dari Kemenkeu menyebutkan Kabupaten Sumedang diharuskan membayar tunggakan ke BPJS sebesar Rp 74,36 milyar yang dipotong dari DAU ini akan dilakukan selama 8 bulan dengan besaran sekitar Rp 9,3 milyar tiap bulannya.
"Kita sudah konsultasi dengan pusat dan kita sampaikan keberatan kalau harus mencicil sebesar itu. Dan kita minta pembayarannya dijadwal ulang hingga tahun depan, karena tahun 2018 ini kita akan menghadapi pilkada," pungkasnya.**[Hendra]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar