Penyandang Disabilitas Punya Hak Sama Dalam Pilkada


Cimalaka, Korsum
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi pencoblosan pada Pilkada Setentak Tahun 2018 terhadap penyandang disabilitas, Kamis (5/4) di Aula Kecamatan Cimalaka.
Sebanyak 30 penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus dibawah naungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang mendapat pemahaman dan pencerahan mengenai Pilkada. Termasuk tahapan-tahapannya, mulai dari saat datang ke TPS, pencoblosan surat suara, termasuk siapa saja calon bupati dan gubernur yang mencalonkan diri pada pilkada kali ini.
Menurut Ketua KPU Sumedang, Hersa Santosa, kaum disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya, termasuk pada pelaksanaan Pilkada. Untuk itu, sosialisi ini diharapkan para penyandang disabilitas mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan pilkada sehingga tidak lagi dikesampingkan.
"Kaum disabilitas ini mempunyai hak pilih yang sama dengan kita semua. Jangan sampai ada pelanggaran yang terjadi pada kaum disabilitas karena tidak mengetahui aturan dan haknya dipaksa oleh orang lain," ujarnya.
Dikatakan Hersa, selain berperan aktif dalam Pilkada nanti, kaum disabilitas ini juga diharapkan bisa turut mengawasi pelaksanaan Pilkada. Dan apabila terjadi pelanggaran, kaum disabilitas ini juga bisa melaporkan temuannya kepada Panwaslu dan bersedia menjadi saksi dalam laporan pelanggaran tersebut.
"Yang banyak dikeluhkan oleh kaum disabilitas ini adalah masalah hak kependudukan, seperti susahnya untuk mendapatkan e-KTP. Karena itu, kami akan mengawal masyarakat umum, khususnya kaum disabilitas untuk bisa mendapakan e-KTP,” katanya.
Sementara Ketua Divisi Teknis dan Hubungan Antar Lembaga, Junan Junaidi memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pilkada. Selain itu, secara garis besar ada dua bahasan utama yang disampaikan kepada peserta tentang pentingnya memilih calon bupati dan gubernur.
“Kenapa kita harus memilih pemimpin dan bagaimana tata cara untuk memilih pemimpin. Sebab, segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk juga penyandang disabilitas, tidak terlepas dari kebijakan pemimpin," tuturnya.
Disebutkan Junan, ada satu atensi khusus dari tingkat KPU sampai PPS harus ramah disabilitas. Sebab TPS yang disiapkan juga harus aksesible atau mementingkan kebutuhan para disabilitas.
"TPS-nya jangan di tempat yang tinggi, jangan pake tangga supaya nanti yang pakai kursi roda bisa mudah diakses. Mejanya juga jangan terlalu tinggi supaya pada saat mencoblos tidak mengalami kesulitan," ujarnya.
Kendati demikian, lanjutnya, tanpa didampingi pun para penyandang disabilitas ini dapat melakukan pencobosan dengan benar dan rahasia tetap terjaga.
"Kalaupun tidak bisa melakukannya sendiri, boleh didampingi oleh kerabat terdekat atau petugas KPPS. Dengan catatan harus mengisi formulir khusus, yang menyatakan kesanggupannya untuk menjaga rahasia pemilih,” terangnya.
"Sedangkan khusus bagi penyandang Disabilitas Tuna Netra, kita persiapkan templet khusus dengan sistem braile," imbuhnya.
KPU berusaha menyelengarakan Pemilu dengan aksesible kepada penyandang disabilitas. Terlebih lagi, pihaknya sangat memperhatikan sekali hak-hak mereka untuk berkontribusi dalam pemilukada 2018.
"Kita mendata berapa jumlah penyandang disabilitas yang ada di Sumedang atau di TPS sehingga nanti kita tahu apa saja kebutuhan mereka. Nanti juga ada bimtek khusus kepada anggota KPPS untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas. Sebab, hak mereka juga sama sesuai dengan prinsip one vote one value, satu suara satu nilai satu arti. Suara penyandang disabilitas tidak ada bedanya dengan suara diberikan oleh non disabilitas," pungkasnya.**[Hendra]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar