Siltap (Penghasilan Tidak Tetap)


Jika kita merunut asal muasal dari sumber pembayaran gaji PNS Pemda Sumedang contohnya, dan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang ada di Sumedang hari ini adalah sama, bersumber dari dana transper Pemerintah Pusat ke daerah melalui dana perimbangan salahsatunya Dana Alokasi Umum (DAU).
Namun perbedaannya hari ini, dalam hal teknis pembayarannya sepertinya Pemda Sumedang masih kesulitan untuk sama-sama (gaji PNS dan Siltap) diberikan pada setiap bulannya dari mulai Januari sampai Desember. Bahkan, hingga awal april ini, para perangkat desa mengeluhkan belum satu rupiah pun Siltapnya dapat diterima lebih jauhnya dinikmatinya. Padahal kebutuhan aparatur desa sepertinya tidak berbeda dengan kebutuhan aparatur Pemda.

Selain itu, jika kita kaji lebih dalam lagi dalam struktur APBD, bahwa gaji PNS dan Siltap (bagian dari ADD) sama-sama ada di belanja tidak langsung, yakni belanja pegawai (gaji PNS) dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa (Siltap), artinya keduanya sudah disiapkan bahkan sudah diamankan. Jika melihat itu, seharusnya keduanya bisa diberikan secara bersamaan, apalagi kebijakan hari ini, memang sudah dipisahkan antara siltap dengan ADD-nya.

Meskipun kita faham, bahwa pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) memang dibutuhkan sejumlah persyaratan yang lengkap dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh ketentuan yang berlaku, namun hal itu berbeda dengan pencairan Siltap. Seharusnya, pencairan Siltap bisa dilakukan tanpa harus menunggu penetapan APBDesa. Kecuali sisa ADD-nya setelah dikurangi Siltap bisa disalurkan secara terpisah dan bertahap untuk keperluan belanja pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

Kenapa hal ini menjadi penting, ini dalam rangka memotivasi aparatur desa untuk bekerja dengan baik. Sebab, ketika hak mereka terpenuhi secara proporsional, maka diharapkan mereka pun dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara proporsional juga.

Hal ini juga merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Khususnya pasal 66 ayat 1, bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setia bulan. Artinya diberikan rutin setiap bulan (bukan setiap 3 bulan), yang akhirnya Siltap menjadi (penghasilan tidak tetap).

Pertanyaannya, kenapa itu belum bisa dilakukan di Sumedang sementara di beberapa kabupaten lain bisa salahsatunya karena political will yang ada (kebijakan sudah ada), tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan teknokratiknya!!.

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar