Soal Pelanggaran Sempadan Jalan dan Sungai Ketua Komisi A : Harus Ditindak Tegas


Kota, Koran Sumedang
Setelah pemberitaan sebelumnya soal pelanggaran sempadan jalan dan pelanggaran sempadan sungai di jalan Talun Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara diselesaikan dengan surat pernyataan bahwa pemilik kios dan pemilik rumah pribadi tersebut ketika terjadi yang disebabkan oleh alam, maka pemilik kios dan rumah tidak akan menuntut kepada pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi A pada DPRD Kabupaten Sumedang, Jajang Heryana, mengatakan, ketika terjadi bencana yang disebabkan oleh alam, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang tetap saja harus bertindak, kalau hal ini dibiarkan saja, maka yang lain pun akan mengikuti dan mendirikan bangunan meski melanggar, karena bisa diselesaikan dengan surat pernyataan.
“Akan jadi seperti apa kedepan untuk Kabupaten Sumedang ketika pola ruang dan tata ruang Kabupaten Sumedang tidak dibenahai dari sekarang. Bukan hanya di jalan Talun saja yang terjadi pelnggaran terhadap sempadan jalan dan sempadan sungai, di Ciherang depan rumah makan ponyo itupun melanggar sempadan sungai, dan jalan yang mau masuk ke SMPN 8 pun sudah melanggar sempadan sungai, kapan mau bertindak tegas pemerintah Kabupaten Sumedang?, ketika pelanggaran terus bertambah.” jelas Jajang, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Jumat (13/4), melalui telpon genggamnya.
Maka dari itu, kata Jajang, DPRD Sumedang akan mendorong Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW segera dieksekusi, mengingat lima tahun ke depan Kabupaten Sumedang akan menjadi apa?. Apalagi di wilayah kota Sumedang yang kian hari semakin padat kendaraan, sehingga menjadi macet, sudah waktunya Sumedang mulai menata kota dengan pola ruang dan tata ruang.
Sama halnya dikatakan oleh Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang, Sony Nurgahara, bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pemanfaatan ruang ataupun penertiban bangunan di wilayah Kabupaten Sumedang untuk mencapai terwujudnya estetika bangunan sesuai dengan Zoning Regulation, RTBL, Intensitas pemanfaatan ruang dan RTRW, maka diperlukan pengawasan dari semua pihak masing-masing SKPD.
“Peran serta tata ruang bukan hanya bidang tata ruang saja, melainkan ada peran pihak lain, bidang tata bangunan Dinas Ciptarum untuk pengawasaan pengendalian Garis Sempadan Pagar (GSP), atau sempadan bangunan (GSB). Bidang binamarga Dinas PUPR terkait dengan rekomondasi pendirian bangunan/utilitas di sepanjang pemanfaatan daerah milik jalan sesuai dengan kewenangannya,” jelas Sonny, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Jumat (13/4), di ruang kerjanya.
Sementara, kata Sonny, di Dinas Perhubungan dalam rangka pengendalian dampak lalu lintas terhadap setiap bangunan yang diperkirakan berdampak terhadap tarikan lalulintas, sejauhmana penataan dampak lalulintas sehingga menciptakan keselarasan dan kenyaman bagi para pengendara, dan Dinas Lingkungan Hidup menyikapi soal kajian lingkungannya.
“Syarat perijinan ketika akan menempuh IMB, maka harus disertakan beberapa rekomendasi dari SKPD terkait yang disesuai dengan peruntukannya, jadi tidak serta merta bisa mendirikan bangunan ketika kajian kajian dan rekomondasi tersebut belum ditempuh, dan ketika ditemukan ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku maka Satuan Polisi Pamon Praja kabupaten yang harus menindaknya, serta jaminan kepastian RTRW untuk pengembangan investasi di kabupaten Sumedang,” ujarnya.**[Dady]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar