Pengajuan Siltap dengan Sistem Kolektif Dinilai Kurang Efektif


 Kota, KORAN SUMEDANG
Sistem pengajuan penghasilan tetap (siltap) untuk perangkat desa dengan cara kolektif per kecamatan dinilai kurang efektif oleh beberapa kepala desa. Pasalnya, dengan sistem kolektif tersebut, membuat resah perangkat desa yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan APBDesa-nya, karena harus menunggu desa lain yang belum beres.
Seperti dikatakan Ketua Apdesi Kecamatan Darmaraja, Oo Somantri, bahwa dengan adanya sistem kolektif untuk pengajuan siltap menurutnya menjadi salah satu faktor terhambatnya realisasi siltap untuk para perangkat. Saat ini pengajuan siltap prangkat harus secara bersamaan perkecamatan, sedangkan pembuat ApBDesa terkadang ada yang lambat karena berbagai faktor tertentu di setiap desanya.
“Kita contohkan satu kecamatan ada 10 desa yang 9 sudah beres APBDesa-nya dan sudah pengajuan siltap. Akan tetapi  satu desa lagi belum selesai APBDesa, dampaknya bisa dirasakan juga oleh 9 desa yang sudah beres," terangnya, saat ditemui Korsum, di ruang kerjanya, Rabu (23/5).
Oo mengakui, dengan adanya sistem yang diterapkan seperti itu bisa mengirit ATK dan memperkuat kebersamaan antar desa. Akan tetapi dengan sisrtem seperti itu juga ada dampak negatifnya seperti telatnya siltap turun karena harus menunggu yang belum selesai.
"Ya dampaknya kalau siltap turun telat kan prangkat desa resah, nah kita khawatirkan justru melemahkan semangat perangkat desa untuk bekerja," ucapnya.
Masih menurut Oo, sistem pengajuan siltap secara individu dinilai lebih efektif daripada sitem kolektif saat ini. Pasalnya sistem individu bisa mendorong perangkat desa lebih giat lagi dalam menyelesaikan APBdes dan pengajuan siltap.
"Saya lebih cenderung, nyaman dengan sistem individu. Saya sih berharap siltap untuk perangkat desa itu harus lebih diperhatikan dan di prioritaskan, sebab pelayanan di desa bisa terpengaruh dengan menurunnya semangat prangkat saat belum menerima haknya,” tandasnya.
Hal senada juga dikatakan Kepala Desa Sukajadi, Dede Suhendar, dengan sistem kolektif saat ini berdampak kesejahteraan para perangkat desa. Karena harus menunggu desa lain terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya.
“Ya kalau gini kan selain berdampak terhadap pelayanan juga terhadap SDM perangkat desanya. Kalau masing masing desa mengajukan tanpa harus menunggu desa lain kan bisa lebih meningkatkkan SDM ataupun pengetahuan dalam membuat APBDes. Kan jadinya kalau melihat Desa lain sudah cair bisa memotivasi desa yang belum menyelesaikan APBDes nya,” tuturnya singkat, kepada Korsum, di kantor Kecamatan Wado, Selasa (22/.5).**[Acep Shandy]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar