Dapat Pinjaman Ribbon Pencetakan KTP-el Berjalan Kembali


Kota, KORAN SUMEDANG
Setelah selama satu minggu pelayanan pembuatan KTP elektronik di Disudkcapil Sumedang terhenti lantaran kehabisan ribbon, tapi mulai Senin ini pencetakan KTP el kembali berjalan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, drg. Agus Seksarsyah  Rasjidi mengungkapkan, ribbon yang digunakan ini didapat hasil pinjaman dari kabupaten lain sebanyak 15 unit ribbon.
"Minggu lalu saya mengikuti rakor di Dirjen Kemendagri bersama sejumlah Kepala Disdukcapil dari kabupaten lain. Kita sampaikan permasalahan soal kekurangan ribbon dan Dirjen mempersilahkan meminjam dari Kemendagri," ungkapnya, Senin (16/7) di kantornya.
Namun begitu, kata Agus, Dirjen pun membolehkan meminjam ribbon ke kabupaten lain yang mempunyai stok sebelum ribbon dari Kemendagri diterima.
"Kita dapat pinjaman sebanyak 15 unit ribbon dari kabupaten lain. Sehingga sekarang pelayanan permohonan KTP el bisa berjalan kembali," katanya.
Menurut Agus, satu ribbon normalnya bisa digunakan untuk mencetak 500 lembar KTP. Tapi itu pun tergantung kualitas ribbonnya. Kalau yang kurang bagus paling banter hanya bisa mencetak 350 lembar KTP.
Agus menuturkan, kekurangan ribbon ini bukan hanya di Sumedang saja, tetapi juga terjadi di kabupaten/kota lainnya. Ini lantaran ada instruksi dari Mendagri untuk memprioritaskan pencetakan KTP guna keperluan Pilkada lalu dan Pileg Pilpres yang akan datang.
"Pemohon KTP saat itu gila-gilaan, membludak. Dalam sehari lebih dari 200 orang pemohon KTP. Petugas saya sampai harus bekerja ekstra," tuturnya.
Agus menyebutkan, pengadaan ribbon ini tanggung jawab pemerintah daerah, makanya ia sudah mengajukan pergeseran anggaran ke TAPD untuk pengadaan ribbon ini agar bisa teralokasikan di perubahan APBD nanti. Sebab, lanjutnya, pada Pileg dan Pilpres nanti tidak lagi diperbolehkan menggunakan surat keterangan (suket) tapi harus sudah KTP el.
"Hari ini Kasubag TU kami sudah berangkat ke Kemendagri untuk memgambil ribbon guna memenuhi kebutuhan pemohon KTP el hingga kami mendapatkan anggaran dari perubahan APBD untuk pengadaan ribbon," pungkas Agus.
Sementara Anggota Komisi A DPRD Sumedang, Dudi Supardi membenarkan, untuk ribbon sebenarnya anggarannya dari pemerintah daerah. Kalau anggarannya tidak cair-cair, saya kira itu bukan kesalahan Disdukcapil tapi dari pemda yang kurang bijak dalam pencairan.
“Ini kan sama halnya dengan penanggulangan penyakit, jadi jangan sampai pemda menahan-nahan anggaran. Diturunkan saja kalau hanya untuk ribon, karena ribon itu tanggungjawab pemerintah daerah,” katanya.
Dudi sempat mengira pengadaan ribbon tidak diperhitungkan dengan baik, diperkirakan ini ribbon sudah habis berapa, kira-kira habisnya di cetakan ke berapa, sehingga ini sudah harus diajukan lagi. Tapi ternyata pencairannya yang tidak lancar.
“Saya kira ini pelajaran bagi pemerintahan kedepan karena hal itu tidak bisa ditahan-tahan. Harusnya digeser saja anggarannya dari mana karena jangan sampai hal Ini terulang-ulang terus,” pungkas Dudi.**[Hendra]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar