Pelayan Publik di Kabupaten Sumedang Dinilai Buruk

Kota, Koran Sumedang
Pelayanan yang  buruk dan adanya bentuk  kedzoliman serta tindakan  arogansi oknum  pejabat di kabupaten  Sumedang serta terindikasi adanya  tindak  pidana  KKN secara  tersistematis oleh oknum  oknum  pejabat di pemerintahan Kabupaten Sumedang mohon diusut oleh aparat  penegak  hukum.  Demikian  pernyataan sikap  ketua dewan pimpinan  distrik LSM GMBI Kabupaten Sumedang Yudi Tahyudin Selasa (4/9) di pendopo IPP.

Dikatakan,  pelayanan  publik yang  buruk  yang  dilakukan oleh oknum oknum pejabat dipemerintah  Kabupaten Sumedang dimana  bekerja  sebagai pejabat  publik  tidak  profesional dan  tidak  transparan serta masih  menggunakan  cara arogansi yang  seharusnya  tidak  dilakukan sebagai  pejabat publik.

"Penolakan permintaan  DPA diseluruh kantor  SKPD/kantor Kecamatan  seluruh  kabupaten Sumedang ditahun  anggaran  2017 sebagai bentuk  keterbukaan  informasi  publik yang  dimohon  oleh DPP LSM GMBI Kabupaten Sumedang yang  seharusnya dapat  diberikan  salinan tersebut  sebagai informasi tersedia setiap  saat  yang  bersifat  terbuka  dan  bukanlah rahasia  negara serta yang  merupakan bentuk  kedzoliman,  dimana  sampai saat ini ( tahun 2018) tidak  diberikan  sama  sekali.  Terindikasi adanya  tindak  pidana  KKN secara  tersistematis diseluruh kantor SKPD/ Kantor  Kecamatan di seluruh  pemerintahan Kabupaten Sumedang di tahun  anggaran  2017 yang  diduga  dilakukan oleh oknum oknum pejabat di pemerintahan Kabupaten Sumedang yang  harus  di usut tuntas. " jelasnya.

Masa pendemo membubarkan diri  setelah  bertemu  dan  berkomunikasi  dengan  Asda 1, H. Endah  Kusyaman. **(F. Arif)
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar