PIK 2019 Kembali Kena Rasionalisasi FDM Adakan Audensi


Kota, KORAN SUMEDANG
Forum Delegasi Musrenbang (FDM) mengadakan Audensi dengan Bupati terkait Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) yang saat ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun 2019 dari pagu anggaran Rp 15 Miliar akan terkena rasionalisasi menjadi Rp 11 Miliar.
Menurut Koordinator FDM Sumedang, Sri Diyanto Wijaya, tujuan diadakannya audensi dengan Bupati dan DPRD ini untuk mempertanyakan dan mempertahankan PIK tahun 2019 yang rencananya akan kena rasionalisasi. Karena dampaknya akan menghapus semua usulan usulan dari masyarakat. "Intinya kita kesini meminta komitmen dari Bupati dan DPRD agar tidak merasionalisasi PIK tahun 2019," tuturnya.
Ditempat yang sama, Ketua Sekretariat FDM, Maman Koswara mempertanyakan, mengapa hanya PIK yang terus dirongrong setiap terjadi rasionalisasi anggaran. Padahal sebelumnya pihak FDM sudah meminta pagu PIK tidak terkena rasionalisasi lagi seperti di tahun tahun sebelumnya. Dan waktu itu sudah ada titik terang tidak akan kena rasionalisasi.
"Dampaknya masyarakat jadi apriori untuk melaksanakan Musrenbang jika terus usulan usulan dari masyarakat harus dicoret. Sementara dalam melakukan Musrenbang masyarakat harus bersitegang mempertahankan usulan usulannya. Setelah menjadi perencanaan dan KUA/PPAS usulan tersebut dicoret karena anggarannya kena rasionalisasi," tuturnya.
Maman Koswara juga menegaskan, dengan adanya PIK merupakan salah satu harapan bagi masyarakat untuk membangun infrastruktur yang masih rusak di daerah yang tidak teranggarkan oleh SKPD. "Harusnya pemerintah terjun ke daerah masih banyak yang rusak dan tidak terkaper oleh SKPD. Dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya anggaran PIK karena bisa mengusulkan untuk perbaikan infrastruktur tersebut. Kalau nanti terasionalisasi lagi, otomatis akan mencoret beberapa usulan dari masyarakat tersebut," tegasnya
Selain itu Maman juga mengatakan, dengan adanya Perda No 18 tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Sumedang, itu menjadi wajah untuk Sumedang. Bahkan menjadi bahan study banding oleh Kabupaten lain. "Ketika kabupaten lain ingin belajar mengenai Perda No. 18 ini. Di Kabupaten Sumedang sendiri muncul informasi akan menghilangkan PIK dan FDM serta ingin mencabut Perda No 18," pungkasnya.
Ditempat yang sama, Plt Sekertaris Daerah (Sekda) Sumedang, H. Amim mengatakan, terjadinya rasionalisasi anggaran di tahun 2019 itu karena ada kewajiban Pemkab Sumedang yang harus membayar hutang BPJS.
"Sebenarnya Pemkab juga tidak menginginkan adanya rasionalisasi. Akan tetapi karena kita juga harus membayar hutang BPJS, jadinya tidak banyak opsi yang bisa dilakukan selain harus adanya penyesuaian," tuturnya
Sebab lain adanya rasionalisasi lanjut H. Amim, yaitu adanya beban lainnya seperti pembayaran gaji ke 13, menutup kenaikan gaji dan lain lain. "Bukan berarti Bappppeda yang merasionalisasi, akan tetapi adanya beban beban lain yang harus dibayar. Dan dengan posisi seperti itu saya tidak bisa menjamin, karena ini kebijakan nasional dan semua kabupaten mengalami hal yang sama," akunya.**[Acep Shandy]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar