Belum Terbitkan SK Penetapan APK, KPU Sumedang Dinilai Lalai

Kota, KORAN SUMEDANG
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Pasalnya, hingga saat ini belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumedang, Dadang Priatna, bahwa dengan belum ada SK penetapan APK untuk Pileg dan Pilpres, KPU Sumedang lalai dalam menjalankan tugasnya.

"Sesuai aturan PKPU 23 tahun 2018, seharusnya itu sudah ditetapkan. Dan untuk itu, Bawaslu akan menanyakan ke KPU dalam secepatnya," tuturnya, saat dikonfirmasi Korsum, diruang kerjanya, Selasa (16/10).

Dadang menilai, kalalaian tersebut diakibatkan karena posisi komisioner KPU yang saat ini masih baru dan masih sibuk melakukan konsolidasi dengan beberapa intansi terkait.

"Saya memaklumi kalau KPU ini masih sibuk silaturahmi dengan intansi lainnya. Akan tetapi jangan sampai lalai menjalankan tugasnya. Apalagi saat ini tahapan kampanye Pileg sudah berlangsung," tegasnya.

Dadang juga menambahkan, secara kelembagaan pihaknya akan mempertanyakan ke KPU terkait ukuran dan jumlah APK.

"Kalau untuk zonasi saya kira sudah ditetapkan. Dan kita juga akan menanyakan APK yang difasilitasi oleh KPU itu juga harus di tetapkan dalam keputusan KPU," pungkasnya.

Sementara, ditempat terpisah ketika dikonfirmasi akan hal tersebut, Divisi Hukum dan Pengawasan pada KPU Sumedang, Asep Wawan mengatakan, terkait SK penetapan APK tersebut saat ini baru rampung dan tinggal disah kan saja.

"Kita kan dilantik pada tanggal 7 kemaren, jadi kita melakukan silaturahmi terlebih dahulu dengan beberapa intansi terkait. Dan untuk SK sudah disiapkan tapi masih menunggu hari yang tepat untuk melakukan sosialisasi sambil membagikan SK tersebut ke Partai Politik," akunya.

Asep juga menambahkan, untuk SK penetapan APK tersebut dalam waktu dekat akan disosialisasikan.

"Insyaallah kalau tidak minggu ini, ya minggu depan kita akan sosialisasikan. Kita hanya menunggu hari yang tepat saja," pungkasnya.

Sementara itu dikutip dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 23 Tahun 2018 Pasal 33
(1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1).
Sementara pa ayat
(2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi
Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU. ** [Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar