Kades Mulyasari Akan Menggugat Soal Pemberhentian Dirinya Sebagai Kades

Kota, Koran Sumedang
Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara, Deni Heripan, akan menggugat BPD Desa Mulyasari, terkait pemberhentian dirinya dari Jabatan Kepala Desa Mulyasari karena dinilai prosedur pemberhentiannya cacat hukum.

Berdasarkan surat BPD Desa Mulyasari Nomor :011/BPD/MYS/IX/2018 dan surat dari Kecamatan Sumedang Utara Nomor :140/329/Kec/2018.

“Surat dari BPD Desa Mulyasari itu isinya adalah memohon agar saya diberhentikan yang ditujukan kepada PJ Bupati Sumedang melalui Camat Sumedang Utara. Kenapa harus memohon diberhentikan?.

Seharusnya dilaporkan, apakah ada tanda tangan dari warga sebagai dasar alasan saya diberhentikan hasil musyawarah?, apakah ada tandatangan didalam surat tersebut anggota BPD~nya?. Inikan surat BPD Desa Mulyasari tersebut terkesan asal~asalan jelas redaksi suratnya menyalahi aturan," katanya.

Dia menanyakan apa dasar dirinya diberhentikan?. "Kades bisa diberhentikan sesuai dengan undang undang momor no 6 tahun 2014, terkait pemberhentian kepala desa, ada tiga hal diantaranya, meninggal dunia,  mengundurkan diri dan diberhentikan,” kesal Deni Heripan saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Selasa (23/10).

Yang menjadi heran, kata Deni, surat dari BPD Desa Mulyasari itu malah ditanggapi oleh Camat Sumedang Utara dan membuat surat dari Kecamatan Sumedang Utara dengan  Nomor :140/329/Kec/2018. Lucunya isi redaksi surat dari Kecamatan Sumedang Utara tersebut menuliskan bahwa berdasarkan PP Nomor 44 tahun 2014 pasal 54 ayat (2) huruf b dan g bahwa kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut turut selama enam bulan.

“Setelah saya kaji, bahwa PP Nomor 44 tahun 2014 itu tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup. Ini surat resmi yang dibuatkan oleh kecamatan Sumedang Utara atas dasar surat dari Desa Mulyasari, aneh surat yang redaksinya jelas jelas salah kok bisa diajukan ke PJ Bupati Sumarwan dan katanya sudah ada SK pemberhentian pada tanggal 18 September 2018.

"Sementara, H. Dony Ahmad Munir dilantik pada tanggal 20 September 2018, apakah tidak bisa barang satu dua hari menunggu dilantik pak H. Dony, ada permainan apa? surat yang jelas salah prosedur ko bisa di loloskan?,” tanya Deni.

Deni akui, sampai saat ini dia belum menerima SK pemberhentian dirinya sebagai Kepala Desa Mulyasari, dan dia sendiri, keluar dari Lembaga Permasyarakan pada tanggal 15 Oktober 2018. Dia mengetahui bahwa sudah diberhentikan ketika ada undangan untuk hadir pada tanggal 4 Oktober 2018 di Desa Mulyasari ketika masih di Lapas Sumedang. Sementara pelantikan PJS Kades Mulyasari tanggal 5 Oktober 2018 tersebut bahwa Rt tidak diundang.

“Dan didalam isi surat Camat Sumedang Utara yang ditujukan kepada PJ Bupati Sumedang tersebut mengatakan bahwa dengan alasan lancarnya roda pemerintahan maka dari itu Camat Sumedang Utara mengajukan permohonan memproses pemberhentian saya dari jabatan Kepala Desa Mulyasari, sementara pada bulan September 2018 saya masih menandatangani pencairan Dana Desa dan administrasi yang lainnya artinya roda pemerintahan masih tetap berjalan dan  kondusif, lalu apa yang menjadi alasannya? Saya  delapan bulan divonis dan enam bulan menjalani hukuman,” katanya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar