Kadisdik Bantah Intruksikan Mogok Guru

Kota, Koran Sumedang
Tersiar kabar yang tidak bisa diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Sinson Nurikhsan, bahwa dirinya merasa telah difitnah dengan kejam oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Isu beredar bahwa Kadisik telah memerintahkan kepada para guru untuk mogok.

“Ada kabar yang diterima oleh saya, bahwa Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan mogok guru di Kabupaten Sumedang, itu adalah hoax dan fitnah kejam.  Pasca kejadian waktu hari Senin kemarin yang himbauan dari FKTH~nya sampai hari Sabtu, katanya hal tersebut diinstruksikan oleh Kadisdik,” ungkap kepala Dinas Kabupaten Sumedang H. Sonson Nurikhsan, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Rabu (10/10), di ruang kerjanya.

Dikatakan H. Sonson, itu isu yang berkembang terkait dirinya salah satunya isu tersebut sudah sampai ke Bupati dan DPRD Kabupaten Sumedang, dirinya sangat menyesalkan sekali atas siu yang berkembang tersebut itu adalah hoax.

“Justru sebaliknya, saya, sangat mengapresiasi bagi honor untuk menyampaikan segala bentuk apresiasinya dalam hal positif, dan saya apresiasi juga terkait solidaritasnya, tapi mohon dipertimbangkan, untuk honorer guru dan itu sudah saya sampaikan dilapangan kalau guru tolong hargai profesi gurunya, guru itu tidak ada bahasa ataupun kegiatan yang disebut mogok, itu tidak ada,” tegasnya.

Ketulusan guru mengajar anak didik, kata Kadisdik, memberikan proses pembelajaran itu kebutuhan jiwa menurut dirinya, kalau seandainya saat ini di cederai oleh honorer guru menurut dirinya itu tidak elok.

“Saya sudah menyampaikan seperti itu, apa yang saya sampaikan sudah sangat jelas, kenapa yang beredar seperti itu?, bahwa Kadisik menginstruksikan untuk mogok guru. Sungguh sangat disayangkan, dan itu menjadi nilai yang kurang baik untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, maunya apa ke Dinas Pendidikan Seperti ini?,” tanyanya.

Lebih jauh H. Sonson mengatakan, padahal dia sudah mewanti wanti, semua aspirasi kalau itu menjadi kebijakan kabupaten khususnya Dinas Pendidikan akan dia lakukan, tapi kan terkait CPNS dan PNS itu kebijakan pusat, jangankan kabupaten dan Provinsi, kementrian pun tidak bisa kalau sudah merupakan kebijakan pusat yang berujung keputusan di Presiden,” jelasnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar