Ketua Komisi D Pertanyakan Belum dibayarnya Lahan Ganti Rugi PLTA Jatigede

Jatigede, Koran Sumedang
Seperti area beritakan dibeberapa media.  Ternyata sampai saat ini sebagian Warga desa dikadujaya kecamatan Jatigede belum menerima komoensasi dan pembayaran ganti  rugi. Terbukti adanya perimintaan dari  puluhan warga Kecamatan Jatigede yang menuntut UPP PLTA Jatigede segera membayar ganti rugi lahan yang terpapar proyek tersebut.

Warga Terdampak PLTA Waduk Jatigede Minta PLN Segera Bayar Ganti Rugi

Salah satu warga Eem mengatakan, sejumlah pemilik lahan di berbagai blok hingga sekarang belum menerima ganti rugi. Selain itu, juga terdapat lahan yang menjadi tidak produktif karena sulit digarap dan dijual karena keberadaan proyek tersebut.

"Tanah yang sudah dipakai dan terjepit agar segera dibayar. Dari 2014 belum ada kepastian," keluh Eem kepada sejumlah anggota legislatif dari Komisi D DPRD Sumedang yang menggelar sidak ke lokasi proyek PLTA Sumedang di Blok Pangaritan, Jatigede, Rabu (3/10/2018).

Warga Dusun Cibalong, Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede tersebut menuturkan, sejak saat itu, dia bersama pemilik lahan lainnya tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut. "Biasanya yang sawah satu tahun itu bisa tiga kali panen," tuturnya.

Menanggapi keluhan warga, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumedang Dadang Rohmawan mengatakan, pihaknya mendapati tiga masalah di lokasi. Di antaranya, terdapat hektaran tanah warga yang terpakai proyek PLTA namun belum dibayar.

Selama belum dibayar, kata Dadang, harus ada kompensasi yang jelas bagi warga. “Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat untuk menghidupi keluarga," ujarnya.

Kedua, ada juga puluhan hektar bidang tanah menjadi tidak produktif karena berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan PLTA.

Ketiga, ada beberapa bidang tanah di dalam siteplan yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah maupun pelaksana, terkait perhitungan harga dasar atau tim apresal mengenai berapa yang harus dibayar.

Dadang menuturkan, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pihaknya, kata Dadang, akan mendorong BPN, konsultan dan tim apresal agar segera meproses itu."

"Adapun teknisnya kami akan adakan rapat kerja bersama termasuk berkonsultasi bersama kejaksaan tinggi terkait legal opinion. Mudah-mudahan warga yang empat tahun terkatung-katung bisa diselesaiakan masalahnya," ungkapnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi media, Manajer UPP PLTA Jatigede Ari tak berkomentar banyak. Tapi dia berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut setelah ada rekomendasi DPRD Sumedang pasca-rapat bersama. "Untuk tindaklanjuti kami menunggu rekomendasi DPRD," katanya**(F. Arif/hms)
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar