Rencana Penertiban PKL Hiwapa Sebut Program 100 Hari Kerja Bupati Tak Agamis


Kota, KORAN SUMEDANG
Ratusan massa Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Tampomas dibawah naungan Himpunan Warga Pasar (HIWAPA) Kabupaten Sumedang, melakukan unjuk rasa terkait adanya rencana penertiban yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dalam Orasinya, Ketua Hiwapa Kabupaten Sumedang, Asep Rohmat, mengatakan, alasan Hiwapa dan para PKL melakukan unjuk rasa karena sudah ada surat himbauan dari Pemerintah untuk meninggalkan area berjualan. Tanpa sebelumnya ada sosialisasi terlebih dahulu.

"Kenapa program 100 hari kerja mau menindas para PKL. Kita juga manusia harusnya diajak runding dulu, jangan main kirim himbauan aja, tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu, undang kami," tegasnya, saat melakukan orasi di depan Gerbang Gedung Negara, Selasa (23/10).

Asep juga mengatakan, saat ini para PKL yang berada di jalan Tampomas merupakan para pedagang yang kena imbas atau korban pembangunan Pasar Sandang beberapa waktu lalu.

"Seharusnya pemerintah jangan dulu main mau relokasi saja. Kita semua eks pedagang pasar Sandang. Dan permasalahan pasar Sandang ini sedang kita gugat ke KPK dan juga ke Polres. Harusnya selesaikan dulu proses hukumnya, sebelum clear and clean jangan dulu diusik," tuturnya.

Asep juga berharap, agar para pejabat atau pemangku kebijakan jangan mengganggu para PKL. Selama tidak merusak, tidak mengotori dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

"Jangan sampai 100 hari ada demo dan kita yang disalahkan para pedagang. Itu kebijakannya tolong harus memihak kepada masyarakat kecil/ pedagang. Dan jangan berpihak terhadap pengusaha," pungkasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, Asep Sudrajat berharap, agar unjuk rasa ini berjalan kondusif. Sementara untuk rencana relokasi ini bukan bersifat pemaksaan.

"Saya sudah rapat dengan Bupati dan Wakil bupati bagaimana bisa menata kota untuk lebih baik. Dan tidak ada penggusuran, bagaimana PKL ini tertata dengan baik dan berdagang dengan baik," tuturnya

Lebih lanjut Asep Sudrajat mengatakan, kebijakan pimpinan itu sudah luar biasa. Karena ingin menata kota lebih baik. Dan surat edaran itu merupakan himbauan saja.

"Nanti kan ada edaran ke satu dan seterusnya. Akan tetapi kita berharap pihak PKL mau datang untuk membicarakan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan," akunya

Asep juga menambahkan, dalam penertiban PKL tersebut, pihaknya sudah menyusun formulasi bagaimana yang enak di kedua belah pihak.

"Kedua belah pihak dalam arti pajalan kaki tidak terganggu, kota sumedang jadi indah, para PKL bisa berjualan bisa nyaman, serta mendapatkan penghasilan yang meningkat," pungkasnya

Hingga berita ini diterbitkan Hiwapa dan Satpol PP masih mengadakan negosiasi di Kantor Satpol PP Kabupaten Sumedang. ** [Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar