Tenaga Honorer Nyaleg, Etikanya Harus Mundur!

Kota,  Koran Sumedang
Setelah  ditetapkannya DCT anggota DPRD oleh KPU Sumedang beberapa  waktu lalu,  diketahui dari beberapa  nama Caleg ada yang statusnya  menjadi  tenaga  honorer  di lingkungan  Pemkab  Sumedang.  Hal tersebut dipertanyakan  banyak  pihak.  Pasalnya, sebaikanya mereka setelah ada di DCT mundur sebagai tenaga  honorer.

Hal tersebut, dipertegas oleh Bawaslu Sumedang yang mengatakan,  meski pihaknya belum menemukan  dasar hukum yang pas buat mereka.
"Di PKPU tentang  pencalonan  tidak  ada ada keharusan  bagi  Caleg  pengunduran  diri  selain PNS/ASN. 

Atas dasar  hukum  tidak  dijelaskan  disitu. Pegangan  kami  yang  tersurat harus  konsekuen untuk  honorer. Pun dalam PKPU 23 dan 28 tahun 2018 tentang kampanye sama sekali tidak diatur terkait  kekhususan tenaga honorer harus mundur. Meski dalam Perbawaslu  no 28 dijelaskan peserta kampanye  tidak  boleh  melibatkan tenaga honorer. Jadi, menurut hemat kami etikanya DCT tenaga  honorer  harus mengambil Cuti  honorer mengundurkan  diri Cuti kampanye opsi akan dipertimbangkan tapi tidak ada sangsi hanya etika. Dikembalikan  ke diri Caleg apakah mereka menyadari sudah mendapatkan honor insentif atau honor sertifikasi yang bersumber dar APBD/APBN." kata Divisi  pengawasan,  hubungan masyarakat dan hubungan  antar lembaga,  Haidar Usman, (9/10/2018), di tempat aktvitasnya.

Senada, Kepala BKPSDM Kabupaten Sumedang H. Endi Ruslan didampingi Yan Mahal Rizal  mengatakan, sejauh ini dirinya baru menemukan  aturan Caleg dari pegawai ASN. " Tenaga honorer Kan bukan, sebaiknya menurut saya tidak apa-apa dan tidak harus mundur.

Tenaga honorer Itu harus dilihat dulu apakah honornya dengan P3K atau honor biasa dan diberi SK bupati.

"Kalau dari etika birokrasi honorer yang mencalonkan diri itu laporan atau sowan ke atasannya dengan memberikan surat pemberitahuan pencalonan sekaligus permohonan pengunduran diri, sebab di ketentuan pencalonan Pileg jelas di UU pemilu,apa yang menjadi syarat pencalonan walau tidak diatur secara utuh, seorang honorer haruslah mengundurkan diri. Nya rek nyalon mah teu nanaon, Ngan teu aya aturan kudu ngundurkeun diri, da teu aya ketentuanna, beda sama PNS/ASN. Makanya dari etika birokrasi, maka harus mengundurkan diri, da berhentikeun mah atuh, teu aya dasarna jadi saha nu bade ngaberhentikeunna?

Makana dia ada tidak SK honornya kadang ada juga hanya Surat perintah/surat tugas(SP) sebagai honorer," jelasnya, di tempat kerjanya Jalan Empang No 1 Sumedang,   (10/10/2018).

Sementara, saat dikonfirmasi via whatsappnya, Kadisdik Sumedang, Sonson Nurikhsan, menyebutkan,
Guru bukan PNS tidak harus mundur. "Tapi kalau mengajar di Negeri, menurut hemat Saya mundur," ungkapnya.
Seperti diketahui didaerah lain di indonesia sebagian honorer yang mau mencalonkan diri menjadi Caleg dari honorer wajib mengundurkan diri. **(F. Arif)
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar