Jelang Penetapan DPTHP Tahap 2 KPU Akan Lakukan Coklit Terbatas

Kota, KORAN SUMEDANG
Jelang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap kedua yang sebelumnya ditunda karena ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang,  karena menunggu Sistem Data Pemilih (Sidalih) yang belum masuk seratus persen.

"Alhamdulillah, progress Sidalih saat ini sudah seratus persen,  terhitung tanggal 23 November 2018, pukul 03.30. Akan tetapi kenapa baru hari ini kita berkoordinasi dengan Bawaslu dan Partai Politik (Parpol) sehubungan dengan ada proses lanjutan yang harus kami lakukan,” tutur Kepala Divisi Data dan Informasi pada KPU Sumedang, Rahmat Suanda Praja. Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pencermatan Bersama DPTHP tahap kedua, di Aula KPU Sumedang, Rabu (27/11)

Lebih lanjut Rahmat mengatakan, sebelum DPTHP tahap kedua ditetapkan, pihaknya akan melakukan pencermatan kembali sesuai dengan rekomendasi dari KPU RI dan Bawaslu, selama 30 hari, yang dari mulai 15 November sampai dengan 15 Desember 2018.

"Sesuai dengan surat edaran dari KPU RI dan Rekom Bawaslu RI, KPU Kabupaten/kota wajib melaksanakan Pleno Penetapan Penyempurnaan antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018. Dengan sisa waktu tersebut, KPU  mulai besok akan melakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian)  terbatas ke tiap-tiap PPS yang ada di seluruh Kabupaten Sumedang,"ungkapnya

Rahmat juga berharap, dengan tahapan-tahapan penetapan DPT 2019 yang panjang, mudah-mudahan bisa menghasilkan DPT yang Paripurna dan sempurna.

"DPT sempurna itu, yang bisa menampung semua hak pilih masyarakat. Sehingga tidak ada satu orang pun warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pilihnya,” harapnya

Sementara itu ditempat yang sama,  Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Kabupaten Sumedang, Haidar Ustman mengatakan, berharap dalam pencermatan yang akan dilakukan KPU Sumedang dapat memastikan pemilih yang saat ini sedang melakukan proses dan yang belum terekam.

“Kita juga ingin memastikan penduduk yang sedang menjalani hukuman di lapas dicoklit oleh KPU agar mendapatkan hak pilihnya, terlepas dia warga Sumedang atau bukan. Intinya, bagaimana mereka dapat jaminan untuk mendapatkan hak pilih," tegasnya ** [Acep Shandy]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar