Kasus Kampanye Diluar Jadwal Bawaslu Berikan Sanksi Administratif kepada M. Agung dan SKTV

Kota, KORAN SUMEDANG
Setelah melalui beberapa kali rapat pleno yang dilakukan oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait dengan kasus kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh SKTV dan Caleg M. Agung Anugerah. Sentra Gakkumdu telah memutuskan secara resmi pada Senin lalu (29/10), bahwa Caleg M. Agung Anugerah dan SKTV tidak memenuhi unsur pidana sesuai apa yang didugakan dalam Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 492 dengan sanksi pasal 276 ayat (2) dengan kurungan penjara satu tahun dan denda Rp 12 juta.

“Sentra Gakkumdu baik dari Kejaksaan Negeri Sumedang, Kepolisian Resort Sumedang dan Bawaslu Sumedang memutuskan bahwasannya tidak memenuhi unsur pidana. Putusan tersebut berdasarkan hasil klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk klarifikasi dari saudara Agung dan pimpinan SKTV,” tegas Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Sumedang, Ade Sunarya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Jumat (2/11), di ruang kerjanya.

Putusannya, kata Ade, hasil dari pembahasan di sentra Gakkumdu menyimpulkan, bahwa terkait dengan dugaan iklan kampanye tersebut, itu tidak memenuhi unsur pidana. Yang dimaksud dengan tidak memenuhi unsur pidana sesuai dengan bunyi pasal 492 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Bunyi pasal 492 tersebut, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU. Iklan kampanye yang telah diatur oleh KPU tersebut waktunya 21 hari menjelang masa tenang pada tanggal 24 Maret – 12 April 2019. Berdasarkan fakta fakta, syarat formil dan syarat materil harus memenuhi unsur visi misi, program dan citra diri,” jelas Ade.

Masih kata Ade, dari unsur unsur tersebut tidak secara kumulatif yang ada di penayangan itu, kalau dari unsur kesengajaan bahwa iklan tersebut disengaja. Terkait dengan apa yang dilakukan secara disengaja memasang iklan, itu ada peraturan bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KPU, Bawaslu dan dewan Pers.

“Soal disengaja, untuk sanksinya, kami juga sekarang sedang menindaklanjuti soal KPI, jadi disamping ada sanksi administratif, dari kami (sentra Gakkumdu) agar yang bersangkutan itu tidak mengulangi kembali hal yang serupa, dan kami juga mengajukan ke KPI untuk diberikan sanksi secara kelembagaan, karena KPI juga bertugas untuk mengawasi dan memantau kegiatan penyiaran terkait pemilu,” katanya.

Dikatakan Ade, sentra Gakkumdu memberikan sanksi terkait dengan disengaja menayangkan iklan maka dari itu akan mensomasi kepada KPI soal sanksi dari KPI terhadap media elektroniknya tersebut itu kewenangan dari KPI.

“Sementara, saudara M. Agung Anugerah pun kami berikan sanksi berupa surat teguran untuk tidak mengulangi kembali, ketika nanti mengulangi perbuatan yang sama, maka kami akan memprosesnya lebih lanjut,” tandasnya.**[Dady]
Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar